PPP Tak Masalah bila Jokowi Reshuffle Posisi Menteri Agama

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan pihaknya menyerahkan status Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama (Menag) kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Prinsipnya terkait Menag ketika beliau diminta Jokowi untuk jadi Menag sudah kami wakafkan. Apakah masih dipertahankan atau sudah tidak diperlukan, apapun alasannya kami percayakan pada Presiden. Kami tidak akan persoalkan soal itu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/5).

Ia pun mengatakan pengangkatan dan pemberhentian seorang menteri merupakan hak prerogatif seorang presiden. Sebagai salah satu partai politik pendukung pemerintahan, katanya, PPP menyerahkan sepenuhnya masalah rencana pergantian menteri kepada Jokowi.

"Ini baru ada tanda bahwa kemungkinan ada reshuffle yang dilakukan presiden, tentu bagi kami yang ada di pemerintahan yang kebetulan punya menteri, reshuffle ini kami serahkan kepada Jokowi sebagai presiden," ucap Arsul.

Gejolak rencana reshuffle pemerintahan Jokowi santer terdengar menjelang akhir kepresidenan periode 2014-2019 nya. Sejumlah menteri pun disebut-sebut bakal tergeser, terutama karena persoalan hukum yang tengah mengintip masing-masing.

Menag Lukman sendiri saat ini tengah dekat dengan kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kanwil Kemenag Jatim. Kasus itu telah membuat Romahurmuziy didepak dari jabatan Ketua Umum PPP.

Lukman kemarin memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik KPK setelah sempat mangkir pada pemanggilan sebelumnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Tubagus Ace Hasan Syadzily, tidak mau berkomentar banyak terkait kemungkinan Lukman masuk dalam daftar menteri yang perlu diganti Jokowi dalam waktu dekat.

Ace menyatakan itu sebaiknya diserahkan sepenuhnya masalah yang tengah dihadapi Lukman ke proses hukum yang berlaku. Ace pun berdoa agar Lukman dapat melewati seluruh proses hukum tersebut.

"Kami menyerahkan jika ada seorang mitra kami [Komisi VIII DPR] yang terseret masalah hukum pada proses hukum. Kami tidak mau mendahulu proses hukum tersebut, kami berharap [dan] berdoa Lukman Hakim yang kemarin dipanggil KPK dapat melalui proses hukumnya," ujar dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Johan Budi mengungkapkan bahwa Istana Kepresidenan membuka kemungkinan reshuffle menteri Kabinet Kerja usai perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 H atau Lebaran 2019.

"Kemungkinan bisa saja," ucapnya, Rabu (7/5).

Kendati begitu, ia enggan memastikan apakah kemungkinan reshuffle itu dilakukan lantaran beberapa menteri Kabinet Kerja terseret kasus korupsi atau sekadar bentuk evaluasi dari Jokowi kepada para menteri.

[Gambas:Video CNN] (mts/kid)

Let's block ads! (Why?)