SMI: Ekonomi Dunia Melambat Bikin Penerimaan Negara Tersendat

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dampak perlambatan ekonomi dunia sudah terasa di Indonesia. Hal ini tercermin dari penerimaan negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tersendat pada April 2019.

Data Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan negara hanya tumbuh 0,5 persen menjadi Rp530,7 triliun pada bulan lalu. Realisasi penerimaan itu baru mengisi sekitar 24,5 persen dari target APBN sebesar Rp2.165 triliun. Padahal, kantong negara berhasil tumbuh 13,3 persen menjadi Rp528,1 triliun pada April 2018.

Dari realisasi penerimaan negara itu, kontribusi penerimaan perpajakan yang tahun lalu tumbuh cemerlang mencapai 25,8 persen menjadi Rp416,7 triliun justru lesu pada tahun ini. Tercatat hasil pungutan pajak negara hanya meningkat 4,7 persen menjadi Rp436,4 triliun pada April 2019.

"Kami melihat tanda-tanda penurunan ekonomi dari perpajakan yang lemah dari sisi pertumbuhan," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (16/5).

Penerimaan pajak hanya tumbuh 1 persen menjadi Rp387 triliun. Hal ini karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkontraksi 4,3 persen menjadi Rp129,9 triliun dan pajak lainnya minus 25,3 persen menjadi Rp1,9 triliun.

Meski demikian, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas masih tumbuh 5,2 persen menjadi Rp22,2 triliun dan PPh non migas tumbuh 4,1 persen menjadi Rp232,7 triliun.

"PPN tertekan akibat kebijakan restitusi yang dipercepat kepada dunia usaha, sehingga ada negatif growth," ungkapnya.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan perlambatan ekonomi terasa di pos penerimaan bea keluar yang anjlok 29,8 persen menjadi Rp1,5 triliun.

"Khususnya karena (ekspor) barang tambang yang menurun. Termasuk karena CPO yang harganya turun, sehingga bea keluarnya berkurang," jelasnya.

Selain karena tekanan ekonomi global, Sri Mulyani mengakui kantong APBN lebih 'kempes' karena kebijakan yang diberlakukan pemerintah sendiri. Misalnya, kebijakan restitusi pajak. Kemudian, kebijakan penahanan impor yang membuat realisasi penerimaan bea masuk kurang bergairah.

Pemerintah hanya bisa mengumpulkan Rp11,8 triliun dari pos bea masuk. Penerimaan itu melambat 0,7 persen. Namun, penerimaan cukai masih bisa menyelamatkan penerimaan di pos tersebut. Sebab, penerimaan cukai justru meroket 82,3 persen enjadi Rp36,2 triliun pada April 2019.

"Ini bukan karena produksi rokok meningkat, tapi karena ada shifting, sehingga penerimaan meningkat," terangnya.

Kendati penerimaan negara lesu, namun bendahara negara itu memastikan pemerintah akan terus berupaya menjaga pengelolaan keuangan negara. Tujuannya, agar defisit anggaran tidak membengkak, meski penerimaan melemah dan belanja meningkat.

"Kami akan berusaha dari sisi insentif, misalnya peraturan pemerintah untuk super deductiable tax untuk bidang vokasi, itu akan dikeluarkan. Tapi saya tidak menyangkal kalau kita (Indonesia) harus tetap waspada," ujarnya.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menambahkan otoritas pajak akan tetap mengedepankan edukasi dan pelayanan agar bisa menambah daya jangkau pembayaran pajak dari masyarakat.

"Pemeriksaan akan tetap dilakukan. Begitu pula reformasi perpajakan dilanjutkan lebih masif lagi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN] (uli/lav)

Let's block ads! (Why?)