Putar Otak Cari Sumber Cuan Agar Utang RI Tak Menumpuk

Jakarta, CNN Indonesia --

Utang luar negeri Indonesia kembali meningkat pada awal tahun ini. Nilainya naik 2,6 persen menjadi US$420,7 miliar atau sekitar Rp6.016,01 triliun (kurs Rp14.300 per dolar AS) pada Januari 2021.

Khusus utang pemerintah, nilainya meningkat 2,8 persen secara tahunan menjadi US$210,8 miliar atau Rp3.014,4 triliun. Tipis memang kenaikannya, tapi cukup konsisten dari bulan ke bulan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertambahan utang ini memang suka tidak suka harus dihadapi. Pasalnya, kantong penerimaan 'pas-pasan', tapi kebutuhan belanja meningkat drastis karena krisis ekonomi akibat pandemi virus corona atau covid-19.

Lihat saja, pagu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus naik. Pada 2020, realisasi PEN mencapai Rp579,79 triliun atau 83,39 persen dari pagu Rp695,2 triliun.

Sementara PEN 2021, yang semula disiapkan hanya sekitar Rp356,5 triliun, pagunya bengkak menjadi hampir dua kali lipat Rp699 triliun. Semuanya untuk penanganan dampak covid-19, entah dari sisi kesehatan, ekonomi, hingga sosial.

Alhasil, keran utang mau tidak mau menjadi jalan pintas untuk menutup selisih penerimaan dan pengeluaran yang memunculkan defisit APBN. Kendati begitu, Ani, sapaan akrabnya, selalu menekankan kalau penarikan utang ini tetap perlu demi ekonomi negara dan masyarakat.

"Peningkatan utang untuk keberlangsungan perekonomian. Pendanaan menjadi sangat kritikal," ucap Ani, beberapa waktu lalu.

Pandangan ini coba dimengerti Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Ia memaklumi penarikan utang memang menjadi opsi yang perlu diambil karena beban belanja meningkat drastis dan mau tidak mau harus dipenuhi pemerintah.

Tapi, Yusuf mengingatkan, utang sebagaimana pun perlunya, tetap memiliki risiko bagi perekonomian Indonesia ke depan. Risiko pertama yang paling sederhana adalah pokok utang dan bunganya akan menumpuk sejak utang itu diterbitkan.

Nilainya mungkin membuat lega saat ini, tapi bisa membuat was-was ketika semakin dekat dengan jatuh tempo nanti. Apalagi, pemerintah tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap ekonomi ke depan, kalau-kalau utang jadi susah dibayar karena kondisi ekonomi tidak mendukung.

Risiko kedua, beban utang bisa semakin besar karena utang yang diterbitkan berdenominasi valuta asing, bukan rupiah. "Utang mata uang asing jumlahnya akan lebih besar ketika jatuh temponya bersamaan dengan pelemahan nilai tukar rupiah," ucap Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Risiko ketiga, kebijakan itu memunculkan aliran modal asing yang keluar secara mendadak (sudden capital outflow). Hal ini, katanya, bisa terjadi ketika ada sentimen dari perekonomian global dan pada masa lampau hal ini sudah terjadi.

"Muara besar dari sudden capital outflow biasanya ada pada pelemahan nilai tukar dan defisit pada neraca transaksi berjalan," jelasnya.

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara juga ingin pemerintah tidak menutup mata pada risiko-risiko tersebut. Ia menambahkan ada juga risiko penurunan peringkat kualitas (rating) utang dari lembaga internasional bila kemampuan membayar tengah tertekan.

"Misalnya, defisit sudah terlalu lebar sementara penerimaan dari sisi ekspor turun. Atau ada kondisi taper tantrum di mana appetite investor asing beli SBN berkurang. Bisa saja dan harus diantisipasi dari sekarang," kata Bhima.

[Gambas:Video CNN]

Maka dari itu, keduanya sepakat bahwa pemerintah harus mencermati lagi setiap pertambahan utang dari waktu ke waktu. Evaluasi dampak, baik manfaat maupun risiko juga harus terus menerus dilakukan.

Bila sudah ada risiko yang besar, maka harus segera diantisipasi. Pengelolaannya pun harus maksimal, jangan sampai utang yang sudah ditarik justru salah digunakan atau tidak memberi manfaat besar ke masyarakat dan perekonomian nasional.

Di luar itu semua, yang tak kalah penting adalah tetap mencari sumber-sumber dana lain yang sejatinya jauh lebih sehat daripada utang. Dan tentunya, jauh lebih bermanfaat bagi fundamental ekonomi Indonesia ke depan.