Direktur LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan Wiranto harus menjelaskan kepada publik maksud 'shutdown' media, apakah tindakan langsung dari pemerintah atau melalui proses hukum. Menurut dia, jika hal itu dilakukan atas asas kekuasaan, maka langkah tersebut tidak dapat dibenarkan.
"Belum jelas shutting down mekanismenya gimana. Kalau pemerintah langsung itu tidak bisa," ujar Ade saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Jakarta, Selasa (7/5).
Ade menambahkan seharusnya Wiranto membawa pelanggaran-pelanggaran oleh media atau sengketa pers melalui mekanisme yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Hal itu untuk mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum.
"Penyataan Wiranto seharusnya diarahkan kepada mekanisme hukum. Mekanisme sengketa pers, uji etik di Dewan Pers. Nanti diproses di sana. Kalau dia bukan media, itu bisa diajukan ke proses hukum yang lainnya," tutur dia.
Sementara itu, Dewan Pers enggan berkomentar karena tidak ada kejelasan maksud dari kata 'media' dalam pernyataan mantan Panglima ABRI tersebut. Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi menyatakan pihaknya tidak ingin memperkeruh suasana.
Sebelumnya, saat membuka rapat koordinasi membahas keamanan pascapemilu di Menko Polhukam pada Senin (6/5), Wiranto menyatakan bahwa banyak upaya pelanggaran hukum yang terjadi di media sosial.
Menurut dia, Kemenkominfo sudah mengambil sejumlah tindakan, hanya saja diperlukan langkah yang lebih tegas lagi guna menimbulkan efek jera.
"Media mana yang membantu melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum, kalau perlu kita shutdown, kita hentikan, kita tutup. Enggak apa-apa demi keamanan nasional, ada undang-undang, ada hukum yang mengizinkan kita melakukan itu," ujar Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (6/5).
[Gambas:Video CNN] (ryn/pmg)
http://bit.ly/2Ww685k
May 07, 2019 at 10:12PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "LBH Pers Minta Wiranto Klarifikasi soal 'Shutdown' Media"
Posting Komentar