PSBB DKI, Panggung Anies di Antara Sengkarut Kebijakan Pusat

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkeras melarang ojek online mengangkut penumpang barang dalam masa PSBB di DKI Jakarta. Sikap Anies dinilai pengabaian terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 yang diteken Plt Menhub Luhut Binsar Panjaitan.

Anies mengatakan tetap menegakkan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 yang berpedoman terhadap Permenkes mengenai PSBB. Padahal, aturan dalam teks tertulis Permenhub, mengizinkan transportasi ojek online mengangkut penumpang selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

Sikap Anies dipandang sebagai 'perlawanan' yang kesekian kalinya dilakukan terhadap pemerintah pusat selama penanganan penyebaran virus corona (Covid-19). Sebelumnya, eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu sempat menerbitkan sejumlah kebijakan yang akhirnya dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Sebut saja kebijakan pembatasan jumlah bus Transjakarta dan rangkaian Moda Raya Terpadu (MRT) serta pengurangan waktu operasionalnya di DKI Jakarta, pemberhentian operasional bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan Pariwisata di Jakarta, hingga karantina wilayah.

Semua kebijakan yang diterbitkan Anies dibatalkan atau tidak disetujui oleh pemerintah pusat.
Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Anies merupakan langkah yang agresif dalam penanganan penyebaran virus corona. Sikap Anies, kata dia, bukan tanpa sebab.

Menurutnya, ketidaktegasan serta perbedaan kebijakan yang diterbitkan sejumlah kementerian membuat kepala daerah seperti Anies memiliki kesempatan untuk membuat kebijakan sendiri. Adi mengatakan, pemerintah pusat seharusnya membuat kebijakan tegas yang kemudian mewajibkan pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

"Tidak konsisten menjalankan penanganan corona di pusat, bukan di pemerintah daerah. Seharusnya semua terkoordinasi di pusat, yang tidak sesuai harus ditertibkan. Jangan cuma omong saja," kata Adi saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).

Dia menilai bahwa berbagai 'perlawanan' yang dilakukan oleh Anies itu tidak terkait dengan kepentingan politik. Terlebih menyoal sosok Anies yang potensial di bursa calon presiden RI 2024.

Menurutnya, berbagai langkah dan kebijakan itu menunjukkan bahwa Anies mementingkan kepentingan masyarakat Jakarta dalam penanganan virus corona.

Ia pun meminta agar Presiden Joko Widodo segera menjadi komandan dalam penanganan virus corona di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, langkah ini penting agar tidak ada kementerian dan pemerintah daerah yang berbeda dalam mengeluarkan kebijakan di hari mendatang.

"Yang tidak sesuai dengan pusat harus ditegur. (Kebijakan) tidak boleh bersifat rekomendasi, harus ada hukum yang mengikat," ungkap Adi.

One man show

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar mengatakan kerja Anies dalam penanganan penyebaran virus corona sulit dibedakan antara untuk kepentingan politik jelang Pilpres 2024 atau sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurutnya, Anies hampir sering selalu memberikan keterangan ke publik secara langsung. Menurutnya, tugas itu bisa saja ia delegasikan kepada jajaran kepala dinas atau pihak lainnya.

Menurutnya, sikap yang selalu memberikan informasi tentang penanganan penyebaran virus corona secara sendiri ke publik telah memunculkan persepsi bahwa Anies berupaya meraih perhatian publik demi kepentingan Pilpres 2024 mendatang.

"Kalau memang persoalan ini bisa didelegasikan kenapa tidak, Anies seharusnya tidak perlu menyampaikan (penanganan) Covid-19 ini secara sendiri bisa didelegasikan ke kepala dinas atau bisa dia tunjuk satgas Covid-19 di DKI Jakarta ini," kata Idil kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).

Jika memuat kepentingan menuju 2024, kata dia, maka elektabilitas Anies sebagai capres di 2024 memungkinkan naik pascapenanganan virus corona.

Menurutnya, peningkatan elektabilitas Anies akan lebih baik dibandingkan dua kepala daerah lainnya yang kerap tampil di publik beberapa waktu terakhir: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Idil menyatakan peningkatan elektabilitas itu terjadi karena intensitas atau kuantitas penampilan Anies di publik selama masa penanganan penyebaran virus corona lebih banyak. Publik, kata dia, bukan mengukur pada keberhasilan atau efektivitas dari kebijakan yang diterapkan.

"(Tapi) Anies akan dilihat tanggap, responsif, dan sebagainya. Artinya, lebih pada intensitas atau kualitas penampilan, karena masalah anggaran dan efektivitas orang tidak akan lihat itu," ungkap Idil. (mts/ain)

[Gambas:Video CNN]

Let's block ads! (Why?)