Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menuai kecaman dari berbagai pihak akibat pernyataannya yang dinilai menghina Islam dan pembelaannya atas penerbitan ulang karikatur Nabi Muhammad S.A.W., oleh majalah satire Charlie Hebdo.
Pada akhir pekan lalu, Macron telah memicu kontroversi ketika dia mengatakan bahwa "Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia". Di sisi lain, dia berupaya keras mempertahankan penerapan prinsip sekuler di negara itu.
Dilansir CNN, sekularisme atau "Laïcité" dalam bahasa Prancis tertanam kuat dalam budaya setempat.
Banyak yang percaya bahwa mereka harus menjunjung tinggi identitas nasional. Namun, bagi orang-orang yang memiliki keyakinan kuat, prinsip ini rumit untuk dipegang.
"Ini adalah sekularisme aktivis," kata Catherine Fieschi, Direktur Eksekutif Counterpoint, sebuah kelompok penasihat tentang bentuk-bentuk risiko baru kepada CNN.
"Laïcité adalah prinsip Republik, itu lintas partai. Ini melintasi spektrum, sosial demokrat kiri sama halnya menentang agama di ranah publik seperti (mereka yang di sayap kanan)," lanjutnya.
Fieschi mengatakan penerapan undang-undang sekuler telah meningkat sejak 1989. Dia yakin keputusan Macron untuk menindak kelompok ekstremis mungkin merupakan langkah positif bagi sebagian besar Muslim Prancis, karena pemerintah memilih untuk fokus pada organisasi radikal dan ujaran kebencian daripada integrasi komunitas.
Akan tetapi, cara itu juga membawa dampak lain.
"Macron semakin berpindah ke wilayah ini sejak musim panas. Dia telah bergeser untuk berbicara tentang separatisme, bukan integrasi. Mereka tidak menyerang komunitas, tapi vektor-vektor kebencian yang berusaha merusak komunitas ini. Mereka tidak menyebutkan integrasi," terangnya.
"Saya pikir kita mungkin benar-benar melihat ini sebagai titik balik. Bukan dari bekas koloni Prancis... yang banyak hal... memberikan kesempatan kepada warga Muslim Prancis untuk merasakannya. Mereka tidak sedang menjadi sasaran pemerintah," tambahnya.
Gejolak antara kelompok sekuler dan agamis di Prancis kembali mencuat setelah peristiwa pembunuhan yang menimpa seorang guru sejarah dan geografi, Samuel Paty (47), pada 16 Oktober lalu. Kejadian itu diduga dipicu oleh materi yang dibahas mendiang Paty tentang kartun Nabi Muhammad S.A.W, di dalam kelas terkait topik kebebasan berpendapat.
Insiden itu terjadi hanya beberapa pekan setelah dua orang terluka parah dalam serangan pisau di dekat bekas kantor redaksi Charlie Hebdo di Paris.
Prancis menanggapi pembunuhan Paty dengan keras. Dalam jumpat pers, Jaksa Spesialis Anti-teroris, Jean-Francois Ricard, mengatakan mereka menangkap tujuh orang terkait kasus itu.
Tujuh orang itu termasuk dua anak di bawah umur yang berusia 14 dan 15 tahun yang memberikan informasi mengenai Paty kepada pelaku.
Ricard mengatakan keterlibatan anak di bawah umur dalam penyelidikan semacam itu tidak pernah terjadi sebelumnya, tapi pelaku dapat mengidentifikasi Paty akibat bantuan keduanya.
Sikap Macron dan pemerintahnya pun sama, yakni berlaku tegas terhadap kelompok ekstremis Islam.
Pada Selasa, Macron mengatakan warga Prancis, terutama warga Muslim, perlu dilindungi dari ajaran radikal yang bertujuan "untuk membuat sebagian warga menentang Republik, karena agama mereka". Macron menyatakan bahwa tidak akan membiarkan hal semacam itu terjadi.
"Apa yang diharapkan warga kami dari kami adalah tindakan. Dan tindakan ini akan diintensifkan," lanjutnya.
Prancis adalah rumah bagi lebih dari 5 juta warga Muslim yang sebagian besar bukanlah penganut ajaran radikal, tapi banyak yang terpengaruh oleh undang-undang sekuler negara itu.
Serangkaian hukum Prancis telah membatasi cara berpakaian wanita Muslim dan simbol-simbol berpakaian umat agama lain selama dua dasawarsa terakhir. Pada 2004, pemerintah melarang penggunaan jilbab, kopiah Yahudi (Yarmulke), dan salib Kristen besar di sekolah umum. Burqa dan niqab yang menutupi wajah kemudian juga dilarang pada 2011.
Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang selama ini menjadi salah satu model liberalisme dan sekulerisme, apa yang dilakukan pemerintah Prancis jauh melebihi kebijakan Negeri Paman Sam.
Pun jika dibandingkan dengan negara tetangga, Jerman, sikap Prancis jauh lebih keras. Padahal Jerman dipimpin oleh Kanselir Angela Merkel yang berasal dari Partai Persatuan Kristen Demokrat.
Para legislator yang mendukung undang-undang tersebut, termasuk Presiden Nicolas Sarkozy, mengatakan pakaian itu mengancam sekulerisme Prancis dan merendahkan martabat perempuan.
Tugas yang sekarang dihadapi Macron adalah salah satu yang sangat penting. Masa jabatannya hanya tinggal satu setengah tahun sebelum pemilihan presiden.
Lawan utamanya kemungkinan besar adalah Marine Le Pen, politikus sayap kanan yang setelah kematian Paty mengajak "pemberantasan Islamisme" di Prancis.
Macron telah menggabungkan gerakannya melawan Islamisme radikal dengan pesan persatuan publik.
"Kami akan berdiri bersama tanpa adanya perbedaan, karena kami adalah warga negara pertama dan terpenting yang disatukan oleh nilai-nilai yang sama, sejarah, takdir," ujarnya pada 16 Oktober.
(ans/ayp)https://ift.tt/3kDd7Wc
October 27, 2020 at 07:11AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Tensi Tinggi Sekuler-Agamis di Prancis"
Posting Komentar