Rachmawati: Yang Makar Itu Megawati

Jakarta, CNN Indonesia -- Rachmawati Soekarnoputri menyatakan Megawati Soekarnoputri telah melakukan makar saat menjadi wakil presiden pendamping presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (199-2001). Hal itu diungkapkan Rachmawati saat merespons tudingan bahwa Kivlan Zen melakukan makar.

"Kalau mau bicara secara objektif yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarnoputri," ujar Rachmawati di kediamannya di Jalan Jati Padang Raya, Jakarta, Senin (13/5).

Rachmawati menuturkan makar yang dilakukan Megawati terjadi ketika presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur hendak menetapkan Chairuddin Ismail sebagai Kapolri.

Menurut Rachmawati, Megawati melakukan tindakan insubordinasi atas pilihan Gus Dur agar Suroyo Bimantoro bisa menjadi Kapolri.

Setelah meloloskan Suroyo sebagai Kapolri, Rachmawati juga menuding Megawati memecah TNI dan Polri. Ia berkata proses memecah TNI-Polri oleh Megawati dipimpin oleh Ryamizard Ryacudu yang kala itu menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat

Rachmawati bahkan menyatakan 'moncong' sudah diarahkan ke Istana kala itu. Namun, ia tak menjelaskan apa yang dimaksud dengan 'moncong' tersebut.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

"Saya ingat sekali karena saya ada Istana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncongnya sudah diarahkan ke Istana," ujarnya.

"Itu yang namanya makar. Unsurnya masuk menggunakan kekuatan bersenjata," ujar Rachmawati menambahkan.

Dihubungi terpisah, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menganggap tudingan Rachmawati itu tak berdasar. Menurutnya kewenangan menetapkan Kapolri itu ada di tangan Presiden. Wapres tidak ikut campur dan maksimal hanya memberi pertimbangan.

"Terus makarnya di mana? Soal Kapolri tidak bisa menjalankan dan mengamankan Dekrit yang dibuat Gus Dur, itu proses politik, yang sebenarnya juga sudah diantisipasi Gus Dur, mengingat dukungan kekuatan politik kpd Gus Dur di MPR menurun drastis," kata Hendrawan.

Di sisi lain, Rachmawati mengaku heran semua pihak mudah menuding orang lain melakukan makar. Padahal, ia menegaskan warga negara Indonesia memiliki hak untuk menyatakan pendapat.

"Kita ini sebagai warga negara Indonesia yang punya hak berpendapat kalau melakukan kritik terhadap pemerintah itu dengan gampang dimakarkan, kenapa gitu lho?," ujarnya.

Rachmawati menceritakan dirinya juga pernah dituding melakukan makar saat hendak menyampaikan kajian tagar UUD 1945 kembali diberlakukan pada tahun 2016. Sebab, ia menolak UUD 1945 hasil amandemen.

Ia merasa keinginannya untuk mengembalikan UUD 1945 bukan tindakan makar.

"Waktu itu juga bersamaan dengan lagi heboh ya 212 saya mengajukan testimoni ini ke MPR sudah bikin appointmen ke MPR Pak Zulkifli saya mau mengajukan ini. Intinya ingin supaya MPR bersidang untuk kembali ke UUD 46 kok dimakarkan? unsurnya di mana?," ujar Rachmawati.
[Gambas:Video CNN] (jps/gil)

Let's block ads! (Why?)