Politik Alumni dan Lunturnya Marwah Perguruan Tinggi

Jakarta, CNN Indonesia -- Deklarasi dukungan alumni Universitas Andalas (Unand) untuk pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf, Minggu (27/1), menambah daftar campur tangan elemen alumni perguruan tinggi dalam politik praktis jelang Pilpres 2019.

Ratusan orang alumni Unand itu menyatakan kesiapan untuk bergerilya di Sumatera Barat demi memenangkan pasangan petahana. Mereka menganggap Jokowi selama ini telah konsisten membangun daerah mereka.

Sebelumnya ada ratusan orang yang mengatasnamakan alumni Universitas Indonesia (UI) melakukan hal serupa.

Mengenakan atribut serba kuning khas UI, kelompok tersebut menyatakan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (12/1). Jokowi pun hadir dan berpidato di acara itu.

Dukungan elemen perguruan tinggi tak hanya datang ke pasangan nomor urut 01. Kelompok yang menamakan dirinya Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

Kelompok itu disebut terdiri dari 4.000 orang yang merupakan alumni dari 115 perguruan tinggi nasional.

Capres Prabowo Subianto dalam acara Deklarasi Nasional Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Untuk Prabowo-Sandi di Jakarta, 26 Januari. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Dukungan-dukungan itu menuai protes, termasuk dari lingkungan perguruan tinggi sendiri. Deklarasi-deklarasi itu dianggap menodai semangat perguruan tinggi yang berpijak pada landasan akademis dan bebas politik.

"Artinya jelas upaya para alumni [memenangkan pasangan calon] tidak berarti kampus atau almamaternya secara resmi mendukung paslon tertentu," kata Ketua Forum Rektor Dwia Aries Tina Pulubuhu kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/1).

Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai ada upaya dari kedua paslon untuk mendapatkan dukungan dari kalangan terdidik.

Namun upaya itu terbentur regulasi, mereka tak bisa mendapat dukungan dari perguruan tinggi secara langsung. Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2012 menyebut perguruan tinggi memiliki kebebasan dari politik praktis.

Ikatan alumni, katanya, jadi celah karena tidak punya hubungan struktural dengan perguruan tinggi.

"Dengan membawa nama perguruan tinggi sebagai alumni bisa mempunyai persepsi di masyarakat seolah-olah didukung institusi [perguruan tinggi], padahal sebagai organisasi alumni," kata Emrus kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/1).

Ketua Forum Rektor Dwia Aries Tina Pulubuhu menyebut sikap para alumni dalam mendukung para capres tak mencerminkan sikap kampus yang netral.

Ketua Forum Rektor Dwia Aries Tina Pulubuhu menyebut sikap para alumni dalam mendukung para capres bukanlah sikap kampus yang seharusnya netral. (CNN Indonesia/Resti Armenia)

Emrus menjelaskan tak ada aturan hukum yang melarang deklarasi oleh alumni perguruan tinggi.

"Tidak ada bedanya dengan masyarakat, warga negara pada umumnya yang berhak memberikam dukungan pada salah satu paslon," tutur dia.

Peneliti politik LIPI Siti Zuhro menilai deklarasi politik alumni perguruan tinggi jadi senjata Jokowi dan Prabowo mengklaim dukungan dari kaum terdidik.

Siti menilai strategi ini efektif untuk meraup dukungan masyarakat, terutama di kalangan pendidikan itu sendiri.

"Semacam pengabsahan pasangan tertentu mendapat dukungan luas dari alumni kampus. Tentu akan membuat komunitas-komunitas akademisi juga akan berpikir," kata Siti saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (28/1).

Berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 10-19 Oktober 2018, Jokowi unggul dari Prabowo dalam hal dukungan dari kalangan pemilih dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi. Yakni, 44 persen berbanding 37,4 persen.

Politik Alumni dan Lunturnya Marwah Perguruan Tinggi

Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen

Meski berdampak positif terhadap paslon, Siti menilai deklarasi alumni itu menimbulkan dampak buruk bagi perguruan tinggi. Perguruan tinggi akan dinilai tidak netral dan terkontaminasi politik praktis.

Siti menyarankan perguruan tinggi di Indonesia untuk berembuk dan merespons fenomena ini lewat nota kesepahaman untuk mengembalikan marwah perguruan tinggi.

"Harus keluar fatwa keputusan kampus se-Indonesia, di pemilu tahun ini tidak boleh berpolitik praktis mengatasnamakan kampus agar masyarakat tidak salah mengerti. Karena satu-satunya kekuatan yang kita miliki, yang harusnya tidak tercemar politik, ya perguruan tinggi," ujar dia.

(dhf/arh)

Let's block ads! (Why?)