Tak terkecuali, kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) Fed Rate membuat arus modal dan nilai tukar rupiah terombang-ambing pada tahun lalu.
Kini, kondisi ekonomi global menjadi sorotan kembali setelah neraca perdagangan Indonesia defisit sebesar US$2,5 miliar pada April. Defisit ini merupakan yang terdalam sejak 2013 silam gara-gara ekspor terjerembab 10,8 persen dibanding bulan lalu. Lagi-lagi, perlambatan ekspor ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi global yang melambat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perlambatan ekspor dan meningkatnya arus impor ini merupakan indikasi dari situasi ekonomi dunia yang sedang tidak mudah.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan kinerja ekspor Indonesia sepanjang tahun ini akan melambat karena pertumbuhan ekonomi yang melambat beserta perang dagang AS dan China.
"Kami tidak bisa menafikan bahwa perlambatan ekonomi dunia dan perang dagang ini berdampak ke seluruh negara. Bahwa sumber pertumbuhan dari ekspor ini semakin sulit dijadikan andalan," jelas Perry, Kamis (16/5).
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan situasi internasional yang tidak kondusif merugikan negara-negara berkembang termasuk Indonesia.
"Situasi internasional tidak kondusif. Kalau tidak kondusif, yang terjadi negara emerging market dirugikan seperti tahun lalu," ujarnya.
Situasi ekonomi memang tengah berat. Namun, ada baiknya pemerintah tak melulu menyalahkan situasi eksternal.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan pemerintah sudah terlalu sering menyalahkan kondisi global. Padahal, tekanan atas situasi global ini bisa mereda jika pemerintah sudah mengantisipasinya jauh-jauh hari.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perang dagang memang membuat permintaan ekspor Indonesia juga berkurang. Pasalnya, sebagian besar ekspor Indonesia merupakan komoditas, permintaan yang turun juga mengerek harga turun. Ini terbukti dengan penurunan harga batu bara dan minyak kelapa sawit pada bulan lalu.
Dua kombinasi ini yang menyebabkan neraca dagang Indonesia sangat rentan dengan kondisi ekonomio global. Menurut dia, hal ini tidak akan terjadi jika sejak dulu pemerintah tak melulu bergantung dengan komoditas. Alih-alih terus menyalahkan kondisi global, lebih baik pemerintah berbenah.
"Kalau ada sesuatu yang salah di ekonomi, pemerintah seolah menyalahkan ke kondisi global. Sudah keseringan seperti itu. Justru kalau terlalu sering salahkan kondisi global, ini bahaya karena tidak ada upaya koreksi diri sendiri," jelas Ahmad kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/3).
Ia berujar, tak selamanya perlambatan ekonomi global berdampak negatif dengan ekonomi suatu negara. Ahmad kemudian mencontoh Vietnam, di mana ekspornya tumbuh 7,5 persen secara tahunan pada April lalu namun Indonesia malah menunjukkan penurunan ekspor sebesar 13,1 persen di periode yang sama.
Menurutnya, faktor fundamental yang bikin Vietnam agak tahan dengan kondisi ekonomi global adalah manufaktur. Menurut Ahmad, manufaktur adalah produk yang sudah memiliki nilai tambah, sehingga ekspornya tentu tidak akan bergantung lagi dengan dinamika harga global. Nilai ekspor pun bisa menjadi lebih ajeg.
"Karena Vietnam punya manufaktur yang oke, makanya mereka masih terbilang bisa bertumbuh. Jadi, jangan seolah-olah Indonesia terus mengkambinghitamkan kondisi ekonomi global, padahal sebenarnya tantangan ini seharusnya bisa diantisipasis ejak lama," jelas dia.
Berkaca dari Vietnam, Ahmad mengatakan pemerintah sudah saatnya serius menggerakkan ekspor produk manufaktur. Meski memang, pengembangan industri manufaktur membutuhkan waktu yang lama.
Kendati demikian, pemerintah masih bisa memutar kondisi dalam jangka pendek dengan menelurkan kebijakan seperti kemudahan impor bahan baku untuk tujuan ekspor dan insentif fiskal bagi ekspor agar dunia usaha tertarik untuk ekspansi.
Dalam jangka panjang, pemerintah perlu rajin menilik potensi pasar ekspor baru sebagai pengganti pasar-pasar ekspor tradisional seperti China, AS, Jepang, dan India.
Strategi menggenjot ekspor, lanjut dia, sudah harus dipikirkan pemerintah lantaran kebijakan menahan impor yang digaungkan sejak September 2018 terbukti tidak efektif menghalau defisit neraca perdagangan.
Kebijakan menahan impor yang diluncurkan tahun lalu terdiri dari, pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) impor bagi 1.147b pos tarif impor, pengurangan konten impor bagi proyek infrastruktur, hingga mengurangi impor BBM dengan kebijakan pencampuran 20 persen biodiesel (B-20).
Selain itu, pemerintah juga meminta PT Pertamina (Persero) untuk membeli minyak dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam negeri.
"Kalau ekspor mau kuat, kuncinya tetap ada di manufaktur. Semua kementerian dan lembaga di bidang ekonomi harus fokus dan all out di bidang tersebut," jelas dia.
 (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono). |
Cari Peluang di Pariwisata
Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Andry Asmoro mengatakan perlambatan ekonomi global akan mempengaruhi ekspor Indonesia di tahun ini. Tentu saja, hal ini akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini.
Meski kinerja ekspor tengah mendung, setidaknya pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Dorongan konsumsi terjadi karena kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak April kemarin, kenaikan jumlah Tunjangan Hari Raya (THR) yang didapat abdi negara, dan dorongan bantuan sosial yang cukup agresif sejak awal tahun.
Sementara itu, investasi diperkirakan akan membaik setelah kegelisahan investor rampung setelah pengumuman resmi presiden dan wakil presiden 22 Mei 2019 mendatang. Andry meramal pertumbuhan konsumsi bisa mencapai 5,1 persen di tahun ini dan investasi bisa tumbuh 7,1 persen.
Melihat kontribusi dua faktor itu yang mencapai 88,99 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal I lalu, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun masih bisa menembus 5,22 persen.
"Tapi tetap saja, external trade akan mengacaukan proyeksi pertumbuhan tahun ini," jelas dia.
Hanya saja, ia lebih khawatir bahwa kinerja ekspor yang seret ini akan berdampak parah ke defisit transaksi berjalan. Terlebih, angka defisit transaksi berjalan sebesar 2,6 persen dari PDB adalah lampu merah tersendiri, meski ia sendiri memperkirakan defisit transaksi berjalan bisa di angka 2,9 persen di akhir tahun nanti.
Sebagai antisipasi, pemerintah harus jeli memanfaatkan komponen lain yang ada di dalam transaksi berjalan agar defisit tidak begitu melebar.
Adapun, transaksi berjalan sendiri terdiri dari neraca dagang, neraca jasa, dan neraca pendapatan primer dan sekunder. Jika neraca dagang keok, pemerintah bisa memanfaatkan neraca jasa. Salah satu yang paling mudah, terang dia, adalah dengan pariwisata.
Menurut data yang dimilikinya, rasio pendapatan pariwisata terhadap PDB Indonesia masih sangat kecil, yakni 1,4 persen. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan Kamboja sebesar 16,4 persen, Thailand sebesar 11,8 persen, Malaysia sebesar 6,1 persen, dan Singapura sebesar 6 persen. Padahal, Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara, sehingga masih ada potensi pariwisata Indonesia bisa dikembangkan.
[Gambas:Video CNN]
Apalagi, pendapatan devisa pariwisata kian menjadi andalan pemerintah. Pada 2018, devisa pariwisata tercatat US$16,1 miliar, di mana angka ini sudah melonjak 59,40 persen dibanding 2013 US$10,1 miliar.
Jika pariwisata terus berkembang, ini akan sangat berdampak ke penyehatan defisit transaksi berjalan. Sehingga, Indonesia tak perlu ketar-ketir dengan nilai defisit transaksi berjalan jika ekspor nantinya terjerembab lagi.
"Hal ini juga sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin meningkatkan daya saing SDM di pemerintahan berikutnya. Nah, pariwisata ini sarana yang tepat untuk membantui competitiveness domestik," jelasnya. (glh/lav)
http://bit.ly/2JoyNpX
May 18, 2019 at 02:13AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Ekonomi Lesu, Jangan Melulu Salahkan Ekonomi Global"
Posting Komentar