Ia mengatakan Golkar tegas menolak gerakan people power. Menurutnya, pihak-pihak yang kurang puas dengan penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Mahkamah Konstitusi bukan malah turun ke jalan.
"Partai Golkar menegaskan kepada pihak-pihak yang kurang puas bisa mengadukan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, bukan mencari solusi ke jalanan. Jadi Partai Golkar menolak people power," kata Airlangga saat menberikan kata sambutan.
Menteri Perindustrian itu pun menyampaikan bahwa sejarah gerakan people power dalam pergantian kepemimpinan di Indonesia dapat dilihat terjadi pada 1965 dan 1998.
Dia menambahkan, legitimasi Pemilu 2019 juga telah dipertegas dengan peningkatan partisipasi masyarakat yang berdasarkan pantauan Golkar mencapai 80 persen.
"Hari ini dari apa yang kami monitor terhadap hasil pileg dan 80 persen masyarakat menggunakan hak pilihnya maka ini mempertegas legitimasi Pemilu 2019," ujarnya.
Pada 22 Mei 2019, sesuai jadwal pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyelesaikan dan menetapkan perhitungan suara tingkat nasional. Menyikapi agenda tersebut, sejumlah pihak yang terkait dengan Pilpres 2019 ingin menggelar aksi pada hari itu.
Salah satunya Front Pembela Islam (FPI) yang berencana mengadakan acara buka puasa bersama atau ifthar di depan kantor KPU. Acara buka puasa bersama juga sekaligus menuntut KPU agar tidak mengumumkan hasil Pemilu 2019 lantaran dinilai sarat dengan dugaan kecurangan.
Di lain pihak, kelompok aktivis '98 juga berencana berkumpul di depan kantor KPU pada hari yang sama. Mereka ingin mengawal perhitungan suara yang dilakukan KPU hingga selesai.
Ketua Forum Alumni Rembuk Nasional Aktivis '98 Sayed Junaidi Rizaldi mengklaim sekitar lima ribu orang akan mengikuti aksi tersebut. Pada tanggal 21 Mei, aksi akan dimulai pukul 13.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB tanggal 22 Mei. (mts/sur)
http://bit.ly/30xaMm2
May 20, 2019 at 02:07AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Golkar Tolak People Power: Jangan Cari Solusi ke Jalanan"
Posting Komentar