KPK Beberkan Masalah Aset Miliaran Rupiah di Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan sejumlah aset bermasalah di Papua bernilai hingga miliaran rupiah. Aset itu mulai dari kendaraan, tanah, bangunan, hingga hotel.

"KPK mengidentifikasi persoalan pada pengelolaan aset daerah. Hal ini hampir selalu menjadi temuan berulang serta rekomendasi penting dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Senin (20/5).

Secara rinci, kata dia, di Pemkot Jayapura terdapat sejumlah aset bermasalah yakni 71 kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak ketiga, 158 tanah berupa tanah jalan, tanah jaringan atau saluran, tanah dan bangunan yang belum bersertifikat, tujuh aset bermasalah berupa gedung perkantoran, pasar, sekolah, rumah sakit atau puskesmas dan tanah jalan.

Sementara itu di Provinsi Papua terdapat sengketa aset dengan pihak lain. Aset-aset itu adalah tanah berlokasi di Provinsi Papua sekurangnya senilai Rp111 miliar, hotel berlokasi di Provinsi Papua senilai Rp96,5 miliar, dan tanah berlokasi di Jakarta senilai sekitar Rp107 miliar.

Menurut Febri, KPK juga tengah mengevaluasi pencegahan korupsi dan penyelamatan aset di Provinsi Papua. Febri mengatakan KPK mendorong Papua menetapkan prioritas rencana aksi tahun 2019.

"Program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua meliputi delapan sektor yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, dana desa, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah," ujar Febri.

Berdasarkan hasil evaluasi pada Desember 2018 nilai rata-rata monitoring centre for prevention (MCP) Provinsi Papua tahun 2018 adalah 25 persen dalam skala 0-100 persen. Febri menilai angka tersebut berada di zona merah.

Lebih lanjut Febri mengatakan KPK pun tengah mengoptimalkan pendapatan daerah. Selain itu, ucap Febri, KPK mendorong pemecatan para Pegawai Negeri Sipil di Papua yang telah terbukti korupsi.

"Berdasarkan data yang ada, hanya 12 Pemda yang telah menyampaikan pelaksanaan penjatuhan sanksi tersebut," ujarnya.
[Gambas:Video CNN] (sah/dea)

Let's block ads! (Why?)