Ia menyatakan Kepala BNPB Doni Monardo memiliki konsep tersendiri terkait penataan daerah aliran sungai. Disebutkan daerah aliran sungai (DAS) harus dibiarkan sesuai fungsinya.
"Tapi prinsip yg dianut oleh BNPB sekarang adalah 'kita jaga alam, alam jaga kita'. Artinya jadi alam itu perlu kita jaga, sungai-sungai itu dibiarkan sesuai fungsinya," kata Agus kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/1).
Agus menyatakan konsep BNPB itu turut mengadopsi konsep normalisasi sungai ala pemerintah seperti yang disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono maupun konsep naturalisasi sungai ala Anies. BNPB menilai ada beberapa bagian sungai yang harus di normalisasi maupun beberapa bagian yang harus dinaturalisasi.
"Cuma ada tambahannya, BNPB itu konsepnya kita harus menjaga yang di atasnya itu, di hulunya itu, perlu ada penanaman pohon-pohon dan sebagainya," kata dia.
Agus menyatakan tak seharusnya lahan pada bagian hulu atau di sepanjang sungai dialihfungsikan menjadi permukiman, atau diubah menjadi lahan gundul.
Menurutnya, lahan-lahan itu harus ditanami dengan tanaman-tanaman produktif yang bisa menyerap air bisa masuk ke dalam tanah.
"Jadi kombinasi, ada beberapa lokasi yang ditanami tanaman besar seperti hutan, jadi diseimbangkan. Jangan semua digundulkan. Jadi semua diatur kembali ke fungsi alamnya," kata dia.
Normalisasi, kata dia, bisa dilakukan di bagian-bagian yang berisiko terhadap aliran sungai. Begitu sebaliknya, normalisasi tak bisa dilakukan bila daerah tersebut merupakan daerah resapan air.
Sebelumnya, di tengah bencana banjir awal 2020 di Jakarta dan sekitarnya mencuat kembali rencana penanggulangan banjir lewat normalisasi atau naturalisasi.
Normalisasi adalah program yang telah dilaksanakan sejak era Jakarta dipimpin Joko Widodo (kini Presiden) hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lalu Djarot Saiful Hidayat.
Sementara itu di era kepemimpinannya, Anies keberatan dengan konsep normalisasi dan mengedepankan naturalisasi.
Pada 1 Januari 2020, Anies menyatakan solusi soal penanggulangan banjir akan didiskusikan bersama pemerintah pusat dan daerah terdampak setelah bencana banjir Jakarta dan sekitarnya terlewati.
(rzr)https://ift.tt/2QNkbln
January 04, 2020 at 03:51PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Jalan Tengah BNPB soal 'Debat' Normalisasi vs Naturalisasi"
Posting Komentar