Larang Salat Id Massal, Risma Ingatkan 3 Klaster Masjid

Surabaya, CNN Indonesia -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengimbau warga Kota Pahlawan tak menggelar salat Idulfitri 1 Syawal 1441 Hijriah berjemaah di masjid maupun di lapangan. Kasus virus corona (Covid-19) di Surabaya juga belum menunjukkan tren penurunan.

"Enggak lah, sek kondisi ngene [masih kondisi seperti ini], Gusti Allah maha tahu, Gusti Allah maha mengerti, ya to? Gusti Allah ono wong dusone sak pirang-pirang pun yo diampuni [ada orang dosanya banyak akan dimaafkan]," kata Risma, di Balai Kota Surabaya, Selasa (19/5).

Risma mengatakan pihaknya menemukan klaster penularan virus corona di tiga masjid. Menurutnya, penularan Covid-19 begitu cepat ketika melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang di satu tempat.
"Di kami ada temuan 3 klaster masjid. Penularannya cepat kalau sudah berkumpul begitu," katanya.

Namun Risma tak menjelaskan lebih lanjut tiga klaster masjid tersebut.

Politikus PDI-Perjuangan itu pun meminta agar warga Surabaya tak memaksakan kehendak menggelar salat Id secara berjemaah. Jika tetap ngotot, kata Risma, dampak ledakan kasus virus corona sangat berat

"Kalau kita terlalu memaksakan nanti kalau ada apa-apa, aduh berat, berat beneran itu," ujarnya.

Risma mengatakan peran warga cukup besar dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Menurutnya, masyarakat sangat berperan besar untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

"Ya nanti masyarakat bisa [mengerti], malah kita banyak tahunya dari masyarakat. Terus terang ini perannya masyarakat besar. Lek Suroboyo iki gak guyub terus terang abot (kalau tidak guyub akan berat)," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sempat berencana menggelar salat Id berjemaah di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal itu termaktub dalam surat edaran bernomor 451/7809/012/2020.

Surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Heru Tjahjon tersebut berisi tentang Kaifiat, Takbir dan Salat Idulfitri, yang sudah disesuaikan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Namun belakangan, kebijakan itu menjadi polemik di tengah publik. Akhirnya surat itu pun dicabut setelah Pemprov Jatim menggelar rapat bersama jajaran pengurus Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Senin (18/5). (frd/fra)

[Gambas:Video CNN]

Let's block ads! (Why?)