Terkait sindiran ini, Airlangga menilai seharusnya kubu oposisi bisa melihat lebih jelas bahwa penggunaan utang untuk melangsungkan pembangunan bukanlah hal yang salah. Pasalnya, utang digunakan untuk pembangunan.
Utang kata Airlangga tidak hanya dilakukan pemerintah di bawah Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Utang juga pernah dilakukan kepala negara sebelum Jokowi.
Dengan begitu, penggunaan utang sejatinya bukan kesalahan periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja dan bukan pula kesalahan Sri Mulyani semata. "Setiap pembangunan ada proporsi utangnya, bukan hanya periode ini. Dari seluruh periode presiden, utangnya pasti ada. Bahkan, porsinya mungkin lebih tinggi dari sekarang," ucap Airlangga di Istana Negara, Selasa (29/1).
Lebih lanjut ia menilai penggunaan utang juga bukan hal yang salah selama bisa memberi dampak pada pembangunan dan perekonomian tanah air. Utang juga boleh dihimpun pemerintah asal dilakukan dengan pertimbangan yang matang.
"Utang, selama bisa dibayar dan tingkat suku bunganya bisa di-reprofiling, bisa diturunkan, itu bagus. Ini hal biasa bahwa utang dipakai untuk pembangunan," katanya.
Di sisi lain, ia menekankan penggunaan utang untuk membiayai pembangunan juga bukan dilakukan oleh pemerintah Indonesia saja, namun banyak negara di dunia yang juga masih bergantung pada utang. Bahkan negara maju sekalipun.
Kendati begitu, Airlangga mengaku maklum dengan sindiran yang diberikan Prabowo. Sebab, menurutnya, kubu oposisi memang akan selalu kesulitan untuk mengakui dan memuji keberhasilan yang dilakukan kubu petahana.
"Oposisi selalu mengkritik, tentu sulit mengharapkan oposisi memberikan pujian pada pemerintah. Tapi secara proporsional kami jawab, agar masyarakat diberi pengertian bahwa jauh panggang dari api (yang dituduhkan berbeda dengan kenyataannya)," pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo melemparkan sindiran kepada Menteri Keuangan, meski tidak secara langsung menyebut nama Sri Mulyani. Sindiran itu dilontarkannya lantaran jumlah utang selama pemerintahan Presiden Jokowi terus bertambah dari waktu ke waktu.
"Kalau menurut saya, jangan disebut lagi lah ada Menteri Keuangan. Mungkin menteri pencetak utang. Utang menumpuk terus, bangga berutang, yang suruh bayar orang lain," katanya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total utang pemerintah mencapai Rp4.418,3 triliun pada akhir 2018. Jumlah itu meningkat 10,5 persen atau Rp423 triliun dari Rp3.995,25 triliun pada 2017. Utang pemerintah terdiri dari surat berharga negara (SBN) mencapai Rp3.621,69 triliun dan pinjaman Rp805,62 triliun.
(uli/agt)http://bit.ly/2B862bm
January 29, 2019 at 09:47PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Bela Sri Mulyani, Airlangga Sebut Tiap Presiden Punya Utang"
Posting Komentar