Jokowi Minta TNI-Polri Netral dan Sigap Hadapi Perubahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar bisa menjaga netralitas selama mengawal jalannya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Jokowi menjelaskan TNI-Polri merupakan bagian dari unsur politik Tanah Air, sehingga keduanya perlu untuk mengawal pesta demokrasi di negeri ini secara netral. Tujuannya, agar pemilihan umum tersebut dapat memfasilitasi seluruh suara rakyat dengan lancar, tanpa ada perpecahan baik dari internal maupun eksternal kedua lembaga tersebut.

"Netralitas perlu sekali dijaga dan terpenting adalah kelancaran Pemilu. Kondusifitas situasi dan kondisi perlu dijaga, serta damai. Ini akan terjadi apabila TNI dan Polri solid dan sinergi bersama menjaga ketertiban dan keamanan," ucapnya kala membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Istana Negara, Selasa (29/1).

Selain itu, kepala negara juga meminta para aparat keamanan negara sigap menghadapi berbagai bentuk perubahan, khususnya terkait teknologi.

"Saya ingin mengingatkan, sering saya ingatkan di mana-mana bahwa dunia ini berubah, landscape politik, landscape sosial global berubah. Perubahan begitu cepat, terutama bidang teknologi," katanya.

Menurutnya, perubahan teknologi sejatinya tidak hanya terbatas pada sektor-sektor tertentu, namun juga pada sektor pertahanan dan keamanan yang dijaga TNI dan Polri. Misalnya, teknologi pada alat utama sistem senjata (alutsista).

Untuk itu, perubahan ini perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian pada riset yang dilakukan dan alutsista yang digunakan.

"Mungkin dengan lebih menggiatkan riset untuk alutsista, juga misalnya penggunaan virtual reality dan 3D printing di negara lain sudah dikembangkan di sisi kemiliteran," jelasnya.

Ini merupakan Rapim TNI-Polri pertama yang dilangsungkan di Istana Negara. Rapim tersebut diikuti oleh sekitar 198 pati TNI dan 170 pati Polri.

Dalam rapim tersebut hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Wakil Presiden keenam Republik Indoneisa Try Sutrisno, hingga para menteri Kabinet Kerja, seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (uli/fea)

Let's block ads! (Why?)