Anies Kompromikan Besaran Tarif MRT dengan DPRD Pekan Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memulai rencana pembahasan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Anies mengklaim pihaknya sudah menyiapkan sejumlah data untuk dikompromikan dengan anggota dewan.

"Awal pekan ini kita akan mulai konsultasi pada dewan. Tim sudah menyiapkan data-datanya. Mereka nanti akan membicarakan dengan DPRD," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/2).

Anies menyatakan pembicaraan tarif dengan dewan dilakukan menyusul rencana subsidi yang bakal disuntikkan Pemprov DKI untuk meringankan tarif. Dewan, kata Anies, harus mengetahui dan menyetujui terlebih dahulu besaran subsidi baru tarif itu diumumkan.

"Subsidi kan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif. Jadi, harapannya jadwal tidak berubah dan tarif pun bisa segera nanti diumumkan," kata Anies.

Dalam penentuan tarif, kata Anies, ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan pemerintah. Setidaknya, Anies akan mempertimbangkan tarif integrasi antara MRT, bus serta angkutan umum dalam kota.

Anies Kompromikan Besaran Tarif MRT dengan DPRD Pekan Ini

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjajal MRT fase I HI-Lebak Bulus bersama Menhub Budi Karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Setwapres)

"MRT baru melayani 16 kilometer. Di antara itu ada sambungannya dengan Transjakarta, ada sambungannya dengan bus dalam kota, ada juga sambungannya dengan angkutan-angkutan dari sekitarnya dan itu harus diperhatikan," ujar dia.

Atas pertimbangan itu, kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, banyak pihak yang perlu dilibatkan untuk penentuan tarif.

"Integrasi itu ada unsur satu, rutenya terintegrasi, dua tiketnya terintegrasi, tiga manajemennya," kata Anies.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, DPRD sempat mengungkapkan 'nada sinis' terkait dengan rencana pemerintah memberikan subsidi untuk tarif MRT.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Santoso menolak usulan subsidi tarif dalam jumlah besar. Ia menilai subsidi sedianya diberikan ke hal yang lebih produktif, seperti pendidikan dan kesehatan.

"[Subsidi tarif MRT] itu subsidi konsumtif ya. Saya kira enggak bermanfaat juga. Subsidi harus bersifat produktif yang berdampak beberapa tahun kemudian ada manfaatnya," kata dia saat dihubungi, Kamis (21/2).

Mass Rapid Transit. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Santoso menyarankan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menerapkan aturan tarif MRT seperti Transjakarta yang memberikan keistimewaan kepada kalangan tertentu.

Diketahui, Transjakarta menggratiskan tiket bus bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), pengguna rusun, veteran, hingga lansia. Bagi Santoso, kebijakan subsidi ini hanya permainan politik belaka.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mengatakan jangan pilih partai dan caleg yang tidak pro angkutan umum.

Menurut dia, subsidi tarif MRT bukan mensubsidi orang kaya yang naik MRT, tapi subsidi karena telah mengurangi polusi udara.

"Menghemat penggunaan BBM, dan mengurangi kemacetan," kata Djoko, beberapa waktu lalu kepada CNNIndonesia.com.

Menurut dia, di manapun di dunia, namanya angkutan umum itu dapat subsidi, terutama perkotaan dalam upaya mengalihkan penggunaan pribadi ke angkutan umum.

"Negara akan hemat BBM, udara kota makin sehat, ekologi terjaga," ujarnya.

Seperti diketahui, tarif MRT yang santer dikabarkan ialah sekitar Rp8.500 hingga Rp10 ribu. Namun hingga kini baik MRT maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menentukan besaran tarif yang resmi.

Rencananya, MRT bakal mulai aktif digunakan masyarakat pada akhir Maret 2019. Rute pada MRT fase pertama ini ialah Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia. (CTR/ain)

Let's block ads! (Why?)