Industri Manufaktur Diproyeksi Tertekan di Tahun Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memperkirakan kinerja industri manufaktur Indonesia yang melambat pada tahun lalu akan kembali tertekan pada tahun ini. Pada tahun lalu, industri manufaktur hanya tumbuh 4,07 persen dari sebelumnya yang mencapai 4,74 persen pada 2017.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan industri manufaktur akan kembali tertekan pada tahun ini karena masih ada ketidakpastian dari ekonomi global. Hal ini merujuk pada belum pulihnya harga sejumlah komoditas di pasar internasional hingga belum ada penyelesaian dari perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China.

"Ini membuat investasi tidak masuk (ke Indonesia), kemudian didukung oleh luar negeri yang ada masalah ekonomi, seperti harga komoditas menurun dan perang dagang," ucapnya kepada CNNIndonesia.com di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/1).

Menurutnya, ketidakpastian ekonomi global belakangan juga membuat berbagai lembaga ekonomi global menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memangkas laju perekonomian dunia dari 3,7 persen menjadi 3,5 persen pada tahun ini.

Selanjut, ia mengatakan kondisi ekonomi di dalam negeri diperkirakan juga belum mendukung pemulihan laju pertumbuhan industri. Apalagi, tahun ini Indonesia akan menggelar kontestasi politik dalam rangka pemilihan legislatif dan presiden.

"Ada (perhelatan) tahun politik yang mencapai setengah dari tahun ini, akan habis banyak waktu di sini. Jadi saya lihat, belum bisa tumbuh dengan sangat baik, mungkin kisarannya sama saja, 4 persenan," katanya.

Bahkan, menurutnya, mustahil bila pertumbuhan industri manufaktur menyamai laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan berada di kisaran 5 persen pada tahun ini.

Sofjan menilai perhelatan pesta demokrasi akan memberi dampak pada penahanan realisasi investasi di Tanah Air. Sebab, kecenderungan investor dan dunia usaha biasanya ingin menunggu hingga hasil pemilihan diumumkan.

Kendati begitu, ia menyatakan bahwa pemerintah tetap berupaya untuk memaksimalkan laju pertumbuhan industri manufaktur. Hal ini dilakukan dengan mempercepat masuknya investasi, khususnya ke sektor hulu. Tujuannya, agar Indonesia memiliki kecukupan modal dan bahan baku untuk kemudian menggerakkan sektor hilir.

"Industri (manufaktur) lebih banyak bergantung pada mobil dan motor, tekstil yang sudah berjalan, tapi masih ketinggalan di petrokimia, itu masih banyak impor, makanya kami kejar," jelasnya.

Ia mengungkapkan untuk meningkatkan realisasi investasi di sektor hulu industri, maka pemerintah bakal lebih gencar memberikan insentif fiskal melalui paket-paket kebijakan yang sudah dirumuskan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menambahkan pemerintah setidaknya sudah menyiapkan paket kebijakan teranyar, yaitu paket kebijakan ke-16. Salah satu insentif fiskal yang disiapkan dalam paket tersebut, yaitu libur pajak (tax holiday) bagi industri berorientasi ekspor.

"Kemarin banyak paket-paket belum selesai, tapi harapannya setelah selesai ini, maka tahun 2019 bisa meningkat (kinerja industri manufaktur)," katanya pada kesempatan yang sama.

Berbeda dengan Sofjan, Airlangga optimistis berbagai kebijakan dan kondisi ekonomi tahun ini bisa lebih mendukung peningkatan kinerja industri manufaktur. Apalagi, beberapa komitmen investasi sudah dikantongi pemerintah.

Misalnya, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan perusahaan asal Korea Selatan, Lotte Chemical Titan sudah berkomitmen akan mengalirkan investasi, masing-masing senilai US$5,4 miliar dan US$3,5 miliar untuk membangun industri petrokimia di Tanah Air.

Kemudian, Pegatron Corporation, perusahaan manufaktur elektronik asal Taiwan yang merakit ponsel iPhone juga akan membangun pabrik di Batam mulai pertengahan 2019 dengan nilai investasi mencapai US$1 miliar.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja industri manufaktur melambat pada 2018 dibandingkan 2017 karena perang dagang AS-China.

Kemudian, ekonomi Negeri Tirai Bambu juga melambat dan harga komoditas turun, sehingga menekan ekspor industri manufaktur Indonesia. "Sehingga pemerintah perlu memperhatikan angka ini," ucap Kepala BPS Suhariyanto.

(uli/bir)

Let's block ads! (Why?)