Misalnya, ia mencontohkan kredit modal kerja, kredit investasi, serta kredit konsumsi. "Kalau tujuannya untuk kampanye tidak jelas, karena untuk kepentingan politik, bukan kepentingan bisnis. Jadi, saya kira, tidak bisa (kredit untuk kampanye) dan tidak lazim," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Lebih lanjut ia menjelaskan perbankan yang mengucurkan kredit umumnya selalu menilai profil risiko nasabahnya. "Bank sangat berkepentingan agar usahanya going concern (berkelanjutan). Kalau ia tidak going concern, bank tentu akan mempertimbangkan pemberian pinjamannya," imbuh David.
Ekonom bank swasta lain yang enggan disebutkan namanya menyebutkan praktik bank mengikuti aturan main yang berlaku standar di seluruh dunia. Dalam praktik tersebut, bank memiliki pertimbangan bagi seseorang yang terekspos secara politik (politically expose person/PEP).
Dalam Peraturan bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012, PEP merupakan orang yang mendapat kepercayaan memiliki kewenangan publik sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penyelenggara negara atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional parpol.
Aturan itu mengungkapkan bahwa pejabat senior berwenang memberi persetujuan atau penolakan terhadap calon nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP.
Selain itu, pejabat senior berwenang untuk membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan nasabah beneficial owner yang tergolong PEP.
"Memang, di dalam aturan perbankan memperhitungkan politically expose person juga. Nah, itu ada aturan mainnya praktik di bank-bank di dunia internasional," tutur sumber tersebut.
Rabu (6/2) kemarin, Prabowo meminta maaf kepada buruh karena tak membagikan kaus lantaran ia dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno mengaku tak memiliki uang. Ia juga mencurahkan isi hatinya soal kesulitan mengajukan kredit ke bank, di dalam maupun di luar negeri, untuk mendanai keperluan kampanyenya.
Tidak cuma kredit ke bank, Prabowo juga menyebut Sandiaga kesulitan menjual asetnya. Saya sulit, enggak bisa dapat pinjaman uang di bank, di luar negeri juga susah. Jual aset pun susah, teman-teman saya, juga Sandi," terang dia.
Kekayaan Prabowo
Namun, mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan bahwa Prabowo memiliki total kekayaan Rp1,95 triliun. Sedangkan pasangannya, Sandi mengantongi kekayaan Rp5,09 triliun.
Lebih rinci, kekayaan Prabowo berbentuk tanah dan bangunan senilai Rp230,44 miiar di Bogor dan Jakarta Selatan. Sumber kekayaan lainnya, yaitu alat transportasi dan mesin senilai Rp1,43 miliar, terdiri dari 7 mobil dan satu sepeda motor.
Prabowo juga menggenggam harta bergerak lainnya senilai Rp16,41 miliar, surat utang Rp1,7 triliun, kas dan setara kas Rp1,84 miliar. Berdasarkan data LHKPN, Prabowo juga terbebas dari tanggungan utang.
Sementara itu, Sandi menggenggam kekayaan sebesar Rp5,09 triliun. Jika dirinci, tanah dan bangunannya senilai Rp191,64 miliar di Jakarta Selatan dan Tangerang.
Tak hanya di dalam negeri, Sandi juga memiliki aset bangunan di luar negeri meliputi Singapura, Washington, Boston, dan New York di Amerika Serikat.
Sandi juga memiliki dua mobil, yakni Nisan Grand Livina senilai Rp100 juta dan Nissan X-Trail seharga Rp225 juta. Harta bergerak lainnya mencapai Rp3,2 miliar, kas dan setara kas Rp495,9 miliar, dan harta lainnya Rp41,29 miliar.
Sumber kekayaan paling besar Sandi adalah surat utang senilai Rp4,7 triliun. Dalam catatan KPK, ia mempunyai utang Rp340,02 miliar.
Kekayaan itu sudah dilaporkan Prabowo dan Sandi ke komisi anti rasuah pada 9 Agustus 2018 dan 14 Agustus 2018 lalu sebagai salah satu syarat pencalonan dalam Pemilihan Presiden (pilpres) 2019.
(ulf/bir)
http://bit.ly/2Bni4O2
February 08, 2019 at 02:32AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Jawaban Keluhan Prabowo soal Susah Kredit Bank untuk Kampanye"
Posting Komentar