Jejak 4 Tahun Ancaman Jokowi Rebut Kembali Lahan Raksasa

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo tampak mengambil sikap tegas terkait dengan pembagian konsesi lahan untuk rakyat kecil sejak memimpin pada 2014. Ia seringkali mengklaim konsesi lahan kerap diberikan kepada korporasi dibandingkan dengan rakyat kecil

Sebelumnya, pada April 2016 lalu bahkan Jokowi melarang pengusaha sawit dan pertambangan untuk meminta konsesi lahan lagi kepada pemerintah.

Moratorium yang disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya disebut bukan untuk melarang menanam, melainkan tak memperbolehkan pelaku usaha meminta konsesi.

"Tidak boleh minta konsesi lagi. Artinya tidak boleh minta konsesi lagi yang dipakai untuk kelapa sawit," ucap Jokowi, dikutip dari laman Setkab.go.id, Sabtu (9/2).

Tak berselang lama atau tepatnya pada November 2016, Jokowi kembali menegaskan agar tak ada lagi izin lahan konsesi untuk korporasi raksasa jika tidak memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar.

"Jangan kembali memberikan konsesi-konsesi yang besar kepada korporasi. Kalau memberikan manfaat untuk rakyat silahkan. Tapi kalau tidak, geser pemberian itu kepada koperasi, kepada perorangan," ucap Jokowi saat itu.

Dengan kepemilikan konsesi oleh koperasi, kata Jokowi, umumnya bisa memberikan manfaat berupa kesejahteraan bagi penduduk sekitar. Sehingga, Jokowi meminta konsep penanaman kembali hutan yang dilakukan koperasi di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang dilakukan pada 2016 itu bisa diterapkan di provinsi lain.

"Saya ingin koordinasi petani, mengkoordinasikan nelayan, mengkorporasikan koperasi. Ini karena tanpa membuat model-model seperti itu, sulit yang kecil-kecil itu berkembang," kata Jokowi.

Tak selesai, pada 2017 lalu Jokowi bertandang ke Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan untuk melakukan penyerahan hutan desa. Tak hanya itu, namun juga hutan tanaman rakyat, dan hutan kemasyarakatan kepada kelompok tani di kawasan itu.

Meski terus memberikan konsesi lahan kepada rakyat, tapi Jokowi juga mengingatkan agar warga memanfaatkan lahan itu untuk hal produktif. Jokowi menyebut tak segan-segan untuk mencabut izin konsesi lahan jika warga tak bekerja keras membuat lahan itu bermanfaat.

"Tapi hati-hati ada konsekuensi, yang diberi sama. Yang gede pun sama. Yang gede begitu saya lihat ditelantarkan cabut. Kerja dengan saya harus seperti itu. Rakyat pun, koperasi pun diberi, dibiarin, enggak diapa-apain, cabut," tegas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Tak Pernah Memberikan

Kendati fokus membagi-bagikan konsesi lahan kepada rakyat, tapi masih ada keluhan dari warga mengenai konsesi lahan yang dimiliki oleh segelintir orang kaya.

Jokowi pun merespons bahwa ia tak pernah sekali pun memberikan izin konsesi lahan kepada masyarakat kelas menengah ke atas sejak menjadi Presiden di Indonesia.

Namun, ia tak memungkiri masih ada satu orang atau satu perusahaan yang menguasai 200 ribu hektare (ha), 300 ribu ha, dan 600 ribu ha lahan di Indonesia. Hanya saja, pembelian konsesi lahan itu diberikan pada pemerintahan terdahulu.

Pekan ini, Jokowi mengingatkan kepada pemilik hak kelola hutan dengan luas yang besar untuk menggunakan lahan itu secara produktif. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tak akan berpikir dua kali untuk mencabut hak konsesi lahan itu dari pemiliknya dan memberikannya kepada rakyat.

Ia menambahkan bahwa daam dua tahun terakhir penyerahan tanah perhutanan sosial kepada masyarakat di seluruh Indonesia mencapai 2,53 juta ha. Jokowi menargetkan pemberian tanah perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha. (aud/asa)

Let's block ads! (Why?)