Masih Dikaji, Jokowi Belum Pastikan Harga Avtur Segera Turun

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menentukan waktu penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis avtur akan berlangsung. Pasalnya, saat ini para menteri bidang ekonomi masih menghitung dampak penurunan harga avtur dan mengkaji opsi kebijakan yang tepat.

"Nanti setelah ada kalkulasinya. Mana yang belum efisien, mana yang bisa diefisienkan, nanti akan segera diambil keputusan, segera akan," ujar Jokowi di Istana Negara, Rabu (13/2).

Sebelumnya, Jokowi ingin harga Avtur turun dan lebih kompetitif karena mendengar langsung keluhan dari kalangan industri yang terkena imbas kenaikan tarif tiket pesawat terbang.

Saat itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyampaikan tingginya harga Avtur membuat tarif tiket pesawat meningkat, dan berdampak pada sektor perhotelan dan restoran.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan sejumlah kementerian sedang mengkaji beberapa hal agar arahan Presiden Jokowi bisa terwujud. Salah satunya yakni menghapus pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada harga jual Avtur.

Opsi ini, katanya, sudah dikomunikasikan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun, belum ada keputusan dari Sri Mulyani. Opsi lain, yaitu melihat kembali formula penetapan struktur harga Avtur yang dirumuskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam formula tersebut, struktur harga Avtur di Indonesia sudah disamakan dengan formula harga yang digunakan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Formula tersebut, yakni Mean of Platts Singapore (MOPS).

"Saya sekarang lihat semua titik, apakah base structure sudah seperti formula ESDM atau bagaimana, sehingga kalau sudah begitu, kami bisa turun sampai berapa persen," terangnya.

Meski begitu, Rini mengklaim harga Avtur sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tingkat harga di pasar internasional, misalnya dibandingkan negara tetangga, Singapura.

"Kami melihat tidak terlalu beda jauh kok sama Singapura, tapi perbedaannya pajak. Di sini kena PPN, di mereka tidak kena," katanya.

(uli/lav)

Let's block ads! (Why?)