Rapat Pemerintah Sumbang 80 Persen Pendapatan Hotel

Jakarta, CNN Indonesia -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengatakan kegiatan rapat yang dilakukan pemerintahan di hotel memberikan sumbangan pendapatan besar bagi bisnis hotel.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani mengatakan jika ditotal, kontribusi kegiatan pemerintah mencapai 80 persen dari total pendapatan hotel. Topangan pendapatan tersebut umumnya didapat oleh hotel di luar Jakarta. Maklum, tidak semua kegiatan pemerintah dilakukan di Jakarta.

Atas dasar itulah, pengusaha perhotelan sempat khawatir kalau pemerintah kembali memberlakukan kebijakan larangan rapat di hotel. "Itu dari segmen pasar pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga negara," ucap Hariyadi, Rabu (13/2).

Hariyadi mengatakan rapat di hotel menawarkan kepraktisan. Bila perusahaan pelat merah atau instansi pemerintah menggelar rapat di kantor, justru beban biaya yang harus dikeluarkan negara lebih besar.

Pasalnya, kalau rapat digelar di kantor, pihak instansi pengundang rapat perlu menyiapkan kendaraan untuk mengantar tamunya ke tempat penginapan. "Mereka kan harus siapkan katering juga, lalu tamu tetap harus menginap di hotel. Ada biaya transportasi lagi. Kalau di hotel fasilitas akomodasi sudah ada semua," papar Hariyadi.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua PHRI Rainier H Daulay menjelaskan kegiatan rapat dari segmen pemerintahan ini bukan hanya menguntungkan pihak hotel. Rapat instansi pemerintah di hotel juga memberikan efek berganda (multiplier effect) kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) daerah sekitar.

"Kalau ada larangan rapat atau seminar di hotel itu dampak nomor satunya kepada UMKM atau pedagang kecil dan kepada pusat oleh-oleh juga," ujar Rainier.

Wakil Ketua PHRI Bidang Organisasi Maulana Yusran menambahkan industri perhotelan memang bergantung dengan kegiatan pemerintahan sejak 10 sampai 15 tahun lalu. Ketergantungan khususnya dialami industri perhotelan di Kalimantan, Sumatra, dan Indonesia Timur.

"Karena banyak kabupaten atau kota untuk koordinasi dengan provinsi pun berkegiatan di ibu kota," pungkas Maulana.

Isu mengenai rapat yang dilakukan instansi pemerintah di hotel mencuat setelah dalam Rakerna PHRI beberapa waktu lalu Hariyadi berkeluh kesah kepada Presiden Jokowi. Keluh kesah ia sampaikan terkait isu larangan rapat di hotel bagi pejabat pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Itu akan memukul pariwisata, termasuk perhotelan dan restoran. Kalau alasannya efisiensi, maka seharusnya ada pengelolaan anggaran yang lebih baik di masing-masing kementerian, bukan larang rapat di hotel," katanya waktu itu.

Keluhan tersebut langsung direspons Jokowi dengan mencabut larangan tersebut. Tapi belakangan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah bahwa pihaknya telah menerbitkan larangan tersebut.

(aud/agt)

Let's block ads! (Why?)