Tahun Politik, Ombudsman Minta Masyarakat Awasi Impor Pangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Ombudsman Republik Indonesia meminta masyarakat untuk mengawasi dengan cermat kebijakan impor empat komoditas strategis; beras, gula, garam, dan jagung yang mungkin akan ditempuh tahun ini. Peringatan dini kata Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih diberikan dengan tujuan supaya semua pihak bisa mengawasi administrasi impor dari empat komoditas tersebut.

Peringatan dini disampaikan terbuka kepada publik agar mencegah maladministrasi dalam pengelolaan empat komoditas strategis tersebut. Maklum, tahun ini perhatian masyarakat akan terpecah oleh pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Umum 2019.

"Mengapa kita sampaikan bulan ini karena kami mempertimbangkan di dalam tahun politik ini perhatian dengan administrasi impor menjadi lengah. Nanti terjadi hal-hal merugikan," ujar dia di kantornya, Senin (4/2).

Terkait beras, Alamsyah mengatakan pemerintah perlu segera membentuk kerangka kebijakan stok beras. Pembentukan kerangka kebijakan bertujuan untuk memperbaiki manajemen stok beras sebelum mengambil kebijakan.

Ia juga menyoroti terkait jumlah stok beras yang mencapai 2,1 juta ton di akhir tahun kemarin. Menurutnya, dengan stok tersebut pemerintah tidak perlu lagi melakukan impor.

Untuk komoditas Gula, Alamsyah mengatakan pemerintah harus memperketat proses verifikasi kebutuhan dan stok impor untuk industri. Pemerintah juga diminta untuk segera menetapkan hasil perhitungan neraca gula nasional, dan mengevaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi gula petani.

Terkait gula, Alamsyah juga mensinyalir ada gula impor untuk industri yang merembes ke pasar tradisional. Masalah tersebut berdampak pada penurunan harga gula di tingkat petani.

"Kuncinya ada di Kemenperin jangan sampai ada lonjakan impor gula dan spesifikasinya menggeser gula lokal," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu terkait Alamsyah menyarankan pemerintah untuk memperketat proses verifikasi kebutuhan garam untuk industri. Ia juga menyarankan agar pemerintah untuk mempercepat proses perhitungan stok garam produksi lokal.

"Berdasarkan situasi ini kami memberikan peringatan dini agar 2019 betul betul verifikasi kebutuhan industri dilakukan secara cermat," ujarnya.

Terakhir terkait impor jagung, Alamsyah menyarankan kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi dan memperketat proses verifikasi kebutuhan impor jagung
untuk keperluan industri pakan. Hal itu bisa dijadikan sebagai dasar penerbitan rekomendasi impor.

"Sambil berjalan pemerintah harus mengindentifikasi kebutuhan jagung yang riil di domestik," papar Alamsyah.

(sah/agt)

Let's block ads! (Why?)