Warga Belum Puas dengan Program Magang dan Latihan Kerja

Jakarta, CNN Indonesia -- International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) merilis Indeks Barometer Sosial (IBS) 2018 terhadap persepsi masyarakat mengenai program-program sosial pemerintahan Jokowi. Dalam risetnya, terungkap bahwa masih banyak warga yang kurang puas dengan program Magang dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Dari sisi ketepatan sasaran program sosial, misalnya, 46 persen responden menyebutkan bantuan cenderung tidak didapat oleh warga yang membutuhkan.

"Lebih dari sepertiga responden menilai program sosial masih belum tepat sasaran pada warga yang membutuhkan program itu," ujar Bagus Takwin, Senior Adviser INFID, seperti dilansir dari laporan bertajuk Program Sosial di Indonesia: Meningkat Tetapi Belum Optimal.

Sementara, dari sisi kecepatan proses program sosial, 38 persen responden mengatakan bantuan sosial di bidang Magang cenderung berbelit-belit dan kurang cepat. Hal itu terkait dengan proses yang panjang dan setumpuk persyaratan yang dibebankan kepada warga.

"Prosedur yang lama dan panjang, serta persyaratan yang banyak menyebabkan proses pelaksanaan pemberian bantuan menjadi lama," katanya.

Adapun dari sisi kemudahan mendapatkan bantuan sosial, peserta program BLK mengaku cenderung paling sulit mendapatkannya. Memang, perbaikan sistem dan mekanisme pemberian bantuan sudah mengalami perbaikan, namun demikian masih dinilai belum menyeluruh.

Menurut Bagus, warga berharap mekanisme dan prosedur lebih mudah dan ringkas. Tak cuma itu, mereka juga berharap tidak perlu lagi mengorbankan kepentingan lain demi mendaftarkan diri untuk mendapat bantuan.

"Mereka juga berharap agar biaya yang perlu dikeluarkan untuk mengambil bantuan dapat seminimal mungkin, sehingga mereka tidak rugi ketika berusaha mendapatkan bantuan," terang dia.

Secara keseluruhan, program-program sosial pemerintahan Jokowi meningkat dalam tiga tahun terakhir. "Ini suatu gambaran sekarang pemerintah sedang mengejar optimalisasi," imbuhnya.

Riset yang dilakukan INFID menunjukkan kualitas dan efektivitas program sosial pada tahun lalu mencetak skor lebih tinggi ketimbang tahun 2016 dan 2017 lalu. IBS merilis skor program sosial pemerintah sebesar 6,6, sedangkan pada 2016 dan 2017 masing-masing hanya sebesar 6,1 dan 6,2.

Penelitian dilakukan di 34 provinsi di Indonesia, dengan jumlah responden sebanyak 2.040 orang. Survei di kabupaten Dompu, Timor Tengah Selatan, dan pangket melibatkan responden sebanyak 400 orang.

IBS sendiri merupakan produk pemantauan dan audit sosial terhadap kinerja dan capaian pembangunan dengan menggunakan kebijakan program sosial sebagai indikatornya. Dengan melihat IBS, tampak sejauh mana usaha pemerintah pusat dan daerah mengupayakan pencapaian keadilan sosial melalui program sosial yang telah ada.

Tujuan INFID melakukan penelitian ini agar perspektif masyarakat terhadap program sosial bisa diketahui pemerintah. INFID merasa persepsi sangat penting bagi pembuat kebijakan di kemudian hari.

(bir)

Let's block ads! (Why?)