Massa 'Gerakan Kedaulatan Rakyat' Satroni Bawaslu Jatim

Jakarta, CNN Indonesia -- Ratusan orang menggelar aksi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, Tanggulangin, Surabaya. Mereka menuntut agar Bawaslu menindak tegas sejumlah kecurangan pemilu.

Pantauan CNNIndonesia.com, Jumat (17/5), massa tersebut memakai busana putih-putih, dan membawa poster bernada protes.

Beberapa di antara massa membawa poster bertuliskan 'Gerakan Kedaulatan Rakyat' dan juga membentangkan spanduk bergambar Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Koordinator aksi, Choirudin mengatakan dalam aksi ini pihaknya ingin menyampaikan sejumlah catatan temuan kecurangan dalam gelaran Pemilu dan Pilpres 2019.

Pemilu 2019, kata Choirudin, telah menorehkan sejumlah catatan yang memprihatinkan. Dan menjadi sejarah kelam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ia mengatakan kecurangan itu dilakukan begitu masif dan terstruktur.

"Kecurangan tersebut dilakukan, mulai dengan melibatkan aparat penegak hukum, BUMN, dan pegawai pemerintahan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden," kata Choirudin.

Saking banyaknya, Choirudin pun mengkategorikan sejumlah kecurangan tersebut menjadi tiga. Yakni Prapemilu, pemilu, dan Pascapemilu.

"Prapemilu. DPT ganda, invalid dan manipulatif. Tertangkapnya ratusan ribu amplop yang dislapkan untuk serangan fajar. Ditemukan surat suara yang diduga sudah tercoblos ke salah satu paslon," kata dia.

Massa 'Gerakan Kedaulatan Rakyat' Datangi Bawaslu Jatim

Demo di Depan Bawaslu Jawa Timur. (CNN Indonesia/Farid)

Lalu yang kedua yakni saat Pemilu, ia menyebut pihaknya menemukan dugaan surat suara yang diduga dicoblos oleh petugas, yang tak netral. Kemudian ada intimidasi saat hari pencoblosan.

"Banyak TPS yang tidak netral dan masyarakat yang akan mencoblos merasa terintimidasi karena ditempatkan di rumah kepala desa yang pro salah satu paslon dan kader partai," kata dia.

Kemudian pasca pemilu, masyarakat, kata Choirudin, mengalami penggiringan opini yang dilakukan oleh media massa, lembaga survei, dan situng KPU. Serta tak terbukanya para penyelenggara pemilu yang disebut tak mau menunjukkan C1 plano dan formulir C7.

"Pasca Pemilu. Ada penggiringan opini oleh media massa melalui pengumuman Quick Count dan Situng KPU bahwa paslon nomor 01 sudah menang," kata dia.

Maka itu, kata Choirudin, massa menolak penetapan presiden-wakil presiden periode 2019-2024, yang dihasilkan dari kecurangan dan manipulasi suara rakyat.

"Menuntut dibentuknya Tim Pencari Fakta atas wafatnya ratusan penyelenggara pemilu. Agar di masa depan kejadian ini tidak terulang lagi," katanya.

Sementara, beberapa perwakilan massa aksi masih bertemu dengan Komisioner Bawaslu Jatim, di dalam kantor, untuk melakukan dialog dan mediasi.
[Gambas:Video CNN] (frd/ugo)

Let's block ads! (Why?)