Bara yang Tak Kunjung Padam di Mindanao

Jakarta, CNN Indonesia -- Belum genap dua tahun peperangan memporak-porandakan Kota Marawi, kini Kawasan Otonomi Muslim Mindanao, Filipina kembali bergolak. Aksi teror justru terjadi selepas gelaran jajak pendapat untuk mendapat persetujuan rakyat demi mengesahkan Undang-Undang Bangsamoro, yang seharusnya mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa itu.

Harapan rakyat di Kepulauan Mindanao akan perdamaian dan hak otonomi khusus yang sudah di depan mata terancam buyar akibat aksi teror bom bunuh diri di dua gereja, serta serangan granat di sebuah masjid di Pulau Jolo. Seolah konflik belum mau beranjak dari kawasan itu.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, yang memang memiliki perangai keras menyatakan bakal menghabisi pelaku serangan teror itu. Dia menuding kelompok bersenjata Abu Sayyaf harus bertanggung jawab atas jatuhnya korban meninggal.

Konflik separatis di kawasan Mindanao sudah terjadi puluhan tahun. Dari yang semula para pemberontak bernaung di bawah bendera Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) pimpinan Nur Misuari, hingga kini pecah kongsi dan melahirkan banyak organisasi baru. Yakni Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Pejuang Islam Pembebasan Bangsamoro (BIFF), hingga kelompok Abu Sayyaf yang terdiri dari sejumlah grup, hingga yang berbasiskan pertalian darah seperti klan Maute.

Pemicu konflik adalah diskriminasi. Pembangunan dan distribusi kesejahteraan yang tidak merata selama bertahun-tahun membuat mereka antipati terhadap pemerintah Filipina.

Di mata Bangsamoro, pemerintah Filipina dianggap penjajah. Konflik itu dihubungkan dengan keyakinan yang berbeda. Yakni Bangsamoro yang Muslim dan pemerintah pusat Filipina yang kental dengan Katolik.

"Orang Moro sudah lama merasa terjajah, dan pemerintah akan kesulitan bekerja sama atau bahkan mengambil hati mereka," kata Direktur Riset Proyek Kontra Ekstremisme, Darlene Cayabyab, seperti dilansir CNN, Minggu (2/2).

Pesona Bagi Militan

Mindanao adalah kawasan yang membetot perhatian para petempur Muslim. Menjelang 1990-an, Mindanao menjadi salah satu medan jihad selain Afghanistan, Chechnya, dan Bosnia. Sejumlah militan Asia Tenggara yang kembali dari Afghanistan turut angkat senjata bersama pemberontak Moro. Beberapa di antaranya juga terdapat orang Indonesia, seperti Umar Patek dan mendiang Dulmatin.

Arah perjuangan di Mindanao juga bergeser. Di masa lalu mereka menggaungkan nasionalisme Bangsamoro. Namun, semuanya berubah setelah masuk pengaruh organisasi seperti Al Qaidah dan ISIS.

Abu Sayyaf menyatakan tunduk kepada ISIS sejak 2014 dan bertanggung jawab atas penyerbuan Kota Marawi. Hal itu juga menjadi alasan semakin banyak petempur asing menyusup ke daerah itu dan bergabung dengan mereka.

Mereka termasuk licin karena memecah diri menjadi kelompok yang lebih kecil, dan diuntungkan dengan wilayah kepulauan yang menjadi basis gerakan mereka, seperti Basilan, Tawi-Tawi, dan Jolo. Walau Indonesia, Filipina, dan Malaysia menggelar patroli di sekitar perairan Sulawesi tetap saja anggota Abu Sayyaf bisa menemukan celah dan lolos. Sebab area yang menjadi perhatian terlampau luas. Kebijakan itu juga tidak efektif karena menyedot anggaran dalam jumlah besar.

Selain perjuangan berbasis ideologi, kelompok Abu Sayyaf kerap melakukan perbuatan kriminal seperti merompak dan menculik untuk meminta tebusan. Uangnya digunakan untuk membeli senjata dan urusan lainnya.

Selain perjuangan berbasis ideologi, kelompok Abu Sayyaf kerap melakukan perbuatan kriminal seperti merompak dan menculik untuk meminta tebusan. (SITE INTEL GROUP via Reuters)

Sekuat apapun Duterte berusaha memerangi Abu Sayyaf, sepertinya akan tetap bagai menghadapi tembok tebal. Menurut Direktur Institut Analis Kebijakan dan Konflik (IPAC), Sidney Jones, kelompok itu masih bisa bergerak meski kehilangan banyak anggota selepas pertempuran Marawi.

"Jelas Abu Sayyaf punya akar kuat di masyarakat setempat, kita juga berurusan dengan para pengikut ISIS dan pelaku penculikan untuk dijadikan sandera dan meminta tebusan di mana Abu Sayyaf terlibat. Kita menghadapi orang-orang yang mendapat keuntungan dari aksi Abu Sayyaf baik untuk uang, status sosial, dan kekuasaan politik," kata Sidney.

Maka dari itu tidak heran jika sebagian kelompok bersenjata di Mindanao enggan konflik berakhir, dan pemerintahan tidak berjalan baik. Jika daerah itu diberikan kekuasaan otonomi, bakal merugikan kelompok macam Abu Sayyaf karena membatasi ruang gerak mereka untuk mendapat uang banyak dari aksi penculikan atau merompak kapal.

Jika pemerintah Mindanao diberi otonomi penuh, maka kelompok bersenjata seperti Abu Sayyaf juga tidak lagi harus berhadapan langsung dengan pasukan Filipina, di mana mereka lebih termotivasi bertempur karena dianggap penjajah dan kafir, dan harus berurusan dengan sesama Bangsamoro seperti MNLF dan MILF. Tentu mereka enggan terjadi karena hal itu bisa menyeret mereka ke dalam perpecahan yang lebih dalam.

[Gambas:Video CNN]

Karena kondisi warga yang mempunyai pendapatan rendah, maka banyak warga Mindanao yang memilih menjadi anggota kelompok bersenjata. Hasil jajak pendapat lembaga riset Malaysia, Merdeka Center, menyatakan enam persen warga Filipina bersedia menempuh jalan kekerasan atau bergabung dengan kelompok bersenjata untuk mempertahankan keyakinan mereka. Sedangkan lainnya menyatakan menyerang polisi, tentara, atau warga sipil baik sesama Muslim atau bukan adalah tindakan jihad yang wajar.

Apalagi saat ini juga muncul kelompok baru di dalam Abu Sayyaf, yakni Ajang-Ajang. Mereka terdiri dari anak-anak para petempur Abu Sayyaf yang tewas dalam pertempuran dengan pasukan Filipina.

"Militer tetap yakin menghabisi pimpinan Abu Sayyaf sebagai kunci untuk melemahkan dan menghapus aksi teror, tetapi ternyata kebalikannya. Jelas taktik militer tidak menyelesaikan masalah terorisme dan itu yang kita saksikan di Filipina saat ini," ujar Jones. (ayp)

Let's block ads! (Why?)