Di Kemendagri Tak Muat, Alasan Pemprov Papua Rapat di Hotel

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap alasan rapat konsultasi antara institusinya dan Pemprov Papua terkait konsultasi mesti digelar di sebuah hotel. Seperti diketahui, sedianya gelar konsultasi pada Sabtu (2/2) itu dilakukan di kantor Kemendagri.

"Saya sudah tanya staf saya, intinya itu kan konsultasi di kantor. Karena di kantor tidak cukup, minta bantuan penjelasannya kepada kami dilaksanakan di hotel," kata Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Syarifuddin berkali-kali menegaskan meskipun pertemuan itu terjadi di hotel, konsultasi itu sama sekali tidak membicarakan bujet. Dia menekankan bahwa yang terjadi pada saat itu adalah konsultasi penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Papua 2019.

"Enggak ada pembahasan anggaran di sana. Anggaran itu sudah selesai karena RAPBD itu sudah disampaikan ke menteri melalui dirjen dan sudah dilakukan evaluasi dan hasilnya sudah turun," ujar Syarifuddin.

Syarifuddin menceritakan bahwa sejatinya rombongan Pemprov yang dipimpin oleh Gubernur Lukas Enembe itu datang ke kantor kementerian terlebih dahulu. Mereka datang untuk meminta bantuan untuk dijelaskan lebih jauh soal hasil evaluasi RAPBD.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat dikonfirmasi mengaku baru tahu alasan pemindahan rapat tersebut. Menurut Tjahjo hal itu terjadi lantaran rombongan pemda yang datang terlampau banyak.

Namun sebagai buntut kejadian ini, Tjahjo akan mewajibkan semua pertemuan berkaitan konsultasi anggaran dilakukan di kantor kementerian.

"Baru kali ini rapatnya di hotel. Maka saya sudah meminta ke Pak Sekjen buat aturan setiap pemda provinsi yang mau konsultasi anggaran datang ke kantor. Kalau perlu 24 jam, jangan di hotel," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, selain Lukas Enembe, setidaknya ada 12 pejabat pemda yang datang ke Jakarta pada Sabtu (2/2). CNNIndonesia.com sudah menghubungi Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Papua, Gilbert Yakwar dan belum mendapat keterangan darinya hingga tulisan ini dibuat.

Namun dalam pernyataan tertulis pada Senin (4/2), Gilbert mengatakan bahwa pertemuan di Hotel Borobudur itu bersifat resmi dengan Kemendagri. Tak hanya pemda, rombongan itu juga diikuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Gilbert menekankan dalam pernyataannya itu bahwa mereka sudah menyelesaikan pembahasan anggaran.

"Pemerintah Provinsi Papua telah menyelesaikan RAPBD Pronvinsi tahun 2019 dan telah mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku," tulisnya.

Sementara itu, Manajemen Hotel Borobudur yang dihubungi secara terpisah menolak berkomentar mengenai perkara ini. Marketing Communications Manager Hotel Borobudur, Rizki Permata Sari hanya mengatakan bahwa pihaknya sudah menyerahkan segala urusan ke pihak berwajib.

"Jadi kami tidak bisa memberikan komentar lebih jauh karena semua yang diminta pihak kepolisian sudah kami serahkan ke pihak berwajib," ucap Rizki.

Sorotan terhadap gelar rapat Pemprov Papua di hotel tidak terlepas dari insiden dugaan penganiayaan terhadap dua pegawai KPK saat bertugas di sana.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan saat pegawai KPK menyambangi Hotel Borobudur tengah berlangsung rapat antara Pemprov dan DPRD Papua membahas APBD 2019. Kedatangan dua pegawai KPK tersebut berbekal laporan dari masyarakat mengenai indikasi korupsi.

Serangan kepada para pegawai KPK itu terjadi saat keduanya mengajukan sejumlah pertanyaan. Bukannya mendapat jawaban, pertanyaan mereka justru berbuah pukulan. Padahal menurut Febri, kedua pegawai itu sudah menunjukkan bahwa mereka berasal dari KPK dan sedang bertugas melakukan pengecekan di sana. (bin/ain)

Let's block ads! (Why?)