Erick Thohir: Sudah Selayaknya Kami Ofensif

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir menyatakan pihaknya sudah saatnya bertindak ofensif jelang Pilpres 2019. Konteks ofensif itu, kata Erick, karena kubunya sering dilaporkan ke Bawaslu tanpa data akurat oleh pihak lawan.

"Jadi saya katakan, sudah selayaknya tim hukum kami ofensif melaporkan dengan fakta dan data," ujar Erick dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (6/2).

Sikap ofensif ini pernah dia sampaikan saat rapat koordinasi dengan tim hukum TKN, yang juga dihadiri Yusril Ihza Mahendra.

Namun masalahnya, kata Erick, pihak lawan memakai isu kriminalisasi ketika tim hukum melaporkan berdasarkan fakta dan kemudian ditindaklanjuti oleh aparat.

"Mereka tak bisa membedakan kriminalisasi dengan penegakan atas fakta hukum," ujarnya.

Erick mengatakan isu yang berkembang selama ini diputarbalikkan. Jokowi dituduh melakukan kriminalisasi, padahal menurutnya yang terjadi adalah Jokowi dizalimi. Dicap sebagai antek asing, aseng, PKI, dan lain-lain. Semua itu, kata Erick, sudah dimulai sejak 2014 dengan terbitnya tabloid Obor Rakyat.

"Jadi kalau sekarang beliau menjawab, itu lumrah. Sebab kalau tak menjawab, nanti fitnah itu dianggap benar. Anehnya, ketika beliau menjawab, dikatakan beliau panik dan ketakutan," ujarnya.

Erick menekankan yang dilakukan timnya bukan menyerang, tapi menyampaikan data dan fakta. Menurutnya, semuanya itu dilakukan dengan perhitungan yang cermat.

Ketua Timses Jokowi: Sudah Selayaknya Kami Ofensif

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Dia menyebut hasil survei pascadebat pertama, debat tak mempengaruhi pemilih militan yang sudah ada. Data pemilih Jokowi dari empat bulan lalu hingga usai debat pertama berada di angka 54 persen. Begitupun pemilih Prabowo-Sandi di angka 31 persen. Sebanyak 82 persen pemilih menyatakan takkan mengubah lagi pilihannya.

Pihaknya berusaha menarik pemilih yang belum menentukan pilihan. Jumlahnya 18 persen berdasarkan data Lingkaran Survei Indonesia. Caranya, kata Erick, dengan menyampaikan data dan fakta atas hal-hal yang telah diputarbalikkan.

Selain mengklarifikasi beberapa isu, TKN juga menekankan prestasi Jokowi yang belum maksimal disampaikan. Termasuk soal pembangunan infrastruktur.

"Ini yang bagaimana undecided voters perlu dijelaskan. Lalu selanjutnya bagaimana Pak Jokowi akan kembangkan sumber daya manusia kita," katanya.

Erick menyinggung pernyataan kubu Prabowo-Sandi yang menyebut Jokowi seakan-akan panik karena selisih elektabilitas kedua pasangan itu makin mengecil.

Menurutnya, berdasarkan hasil riset lembaga survei resmi dan diakui KPU, selisih suara kedua pasangan minimal 20 persen. Hanya ada dua lembaga survei yang menyatakan selisihnya sudah berkurang. Yakni lembaga Media Survei Nasional (Median) dan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis).

"Kita harus lihat track record. Kita harus berkaca pada lembaga survei yang asosiasinya masuk ke KPU," kata Erick.

Namun, lanjut Erick, kalaupun survei Median dan Puskaptis itu hendak diakui, rata-rata selisih elektabilitas kedua paslon masih di angka 15-18 persen, masih dimenangkan Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, aneh jika Jokowi-Ma'ruf disebut panik, bukan sebaliknya.

"Intinya, kalau dikatakan Jokowi panik karena survei, jawabannya tidak," kata Erick. (gil)

Let's block ads! (Why?)