"Di tengah banyaknya persoalan yang membelit pilar demokrasi lainnya, kita berharap agar pers tak kehilangan fungsi sebagai alat kontrol kekuasaan. Tugas pers memang bukanlah menyanjung-nyanjung pemerintah, tapi mengawasi mereka," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya.
Fadli berharap pers di tanah air bisa mengingat kembali khittah-nya sebagai pilar keempat demokrasi.
Jokowi dianugerahi penghargaan tertinggi dari masyarakat pers, karena dinilai berjasa besar bagi pers. Pemberian penghargaan itu, juga karena Jokowi dianggap tidak pernah mencederai kehidupan kemerdekaan pers, dan memberikan kesempatan luas kepada kemerdekaan pers yang sehat, positif dan memberikan masa depan yang lebih baik.
Kata Fadli, penghargaan yang diberikan kepada Jokowi dilakukan di tengah kembali maraknya fenomena blackout untuk berita-berita yang dinilai bisa merugikan penguasa, seperti berita Reuni Alumni 212.
"Selain itu masih hangat pemberian remisi terhadap otak pembunuhan wartawan Radar Bali yang membuat banyak orang marah. Penghargaan kepada Pak Jokowi itu memang pantas dikritik," katanya.
Fadli pun mempertanyakan pemberian penghargaan tersebut. "Perlukah pers menjilat pada kekuasaan yang seharusnya mereka kontrol dan awasi?" katanya.
Menurutnya, perlu disadari bahwa institusi pers bukan hanya mewakili para pekerja pers atau pemilik industri media semata, melainkan juga mewakili suara dan kepentingan publik.
"Pers adalah penyambung lidah publik. Itu sebabnya dalam kajian demokrasi atau ilmu politik, pers selalu mendapatkan atribut yang istimewa. Pers jangan terkooptasi oleh kepentingan pemilik modal," katanya.
Kata Fadli, sebagai penyambung lidah publik, tentunya penghargaan itu memprihatinkan.
"Sebagian pers hari ini lebih banyak hadir sebagai brosurnya penguasa, dan bukannya sebagai 'watch dog' yang mengawasi jalannya pemerintahan," katanya.
Hal itu, pula, katanya yang telah membuat kepercayaan publik kepada media-media mainstream kemudian cenderung melemah dan sumber informasi jadi beralih ke media sosial.
"Hari ini, ancaman terbesar terhadap kemerdekaan pers mungkin tak berasal dari penguasa, melainkan dari sikap partisan insan pers itu sendiri," katanya.
Apalagi, kata dia, ketika pemilik media menjadi penentu arah redaksi pemberitaan.
"Sehingga kita tak mendapat liputan berimbang (cover both sides). Jika ini terjadi, tentu saja merupakan sebuah kerugian bagi perkembangan pers dan demokrasi kita," katanya.
http://bit.ly/2GCJfrs
February 10, 2019 at 02:35AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Fadli Zon: Tugas Pers Bukan Menyanjung Pemerintah"
Posting Komentar