Komisioner KPU Absen di Sosialisasi Pemilu untuk Difabel

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar sosialisasi dan simulasi Pemilu 2019 kepada 200 orang penyandang disabilitas. Kegiatan itu diselenggarakan bersama Kementerian Sosial RI.

Namun dalam acara tersebut tak satu pun komisioner KPU yang hadir. KPU hanya diwakili oleh Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Nur Syarifah.

"Permintaan maaf pimpinan kami, ketua KPU juga sekretaris jenderal KPU RI yang kebetulan hari ini ada kegiatan yang juga sama pentingnya dan tidak dapat diwakilkan. Jadi atas nama KPU sekali lagi kami meminta maaf," kata Syarifah saat membuka acara yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (14/2).

Syarifah menekankan sosialisasi dan simulasi itu sangat penting. Pasalnya banyak potensi gangguan hak kaum difabel saat mencoblos.

Potensi gangguannya di antara lain, lokasi TPS sulit dijangkau pengguna kursi roda, tidak adanya alat bantu pencoblosan untuk tunanetra, pelanggaran kerahasiaan atas pilihan difabel karena mereka harus didampingi.

"Sosialisasi ini jadi penting agar kita tahu pada hari pencoblosan nanti harus menemui siapa, bagaimana sih caranya," ujar Syarifah.

Simulasi Pemilu untuk difabel, di Kemensos. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Simulasi pun tetap dilakukan meski tak satu pun komisioner hadir. Ratusan difabel bergantian merasakan sensasi mencoblos.

KPU membuat TPS khusus untuk simulasi tersebut. Peralatan lengkap, ada bilik suara, kotak suara, petugas TPS, hingga jalur untuk memilih.

Difabel diarahkan memilih sesuai disabilitasnya. Bagi tunanetra, misalnya, menggunakan alat bantu huruf braile.

Mereka mendapat lima surat suara, yaitu capres-cawapres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Foto dan nama kandidat dokosongkan untuk surat suara selain untuk pilpres.

Sementara untuk surat suara Pilpres tidak dilengkapi foto kandidat. Nama lengkap, nomor urut, serta logo partai pendukung tetap dicantumkan.

Kelompok difabel menyambut baik acara itu. Mereka merasa terbantu untuk berlatih memilih dengan perlakuan khusus dari panitia TPS.

Vicent Mariano, Anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), mengungkapkan kesulitan yang ditemui usai simulasi pencoblosan.

Jajaran komisioner KPU. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Selama ini pilprers sama pileg terpisah, kita kan otomatis sekarang jadi satu. Itu otomatis surat suaranya nambah lagi itu yang perlu perhatian pemerintah terutama pemilih disabilitas dalam menggunakan hak suaranya," ujar Vincent.

Pemilu 2019 akan digelar 17 April 2019. Untuk pertama kalinya Indonesia menyerentakan Pileg dan Pilpres dalam satu waktu.

KPU mencatat 192.828.520 orang tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Sebanyak 1.247.730 di antaranya adalah difabel.

[Gambas:Video CNN] (dhf/arh)

Let's block ads! (Why?)