Menlu Tak Bahas Petisi Papua Barat di Sidang Dewan HAM

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dijadwalkan akan menghadiri sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-40 pada 25-28 Februari mendatang di Jenewa. Namun, dia dilaporkan tidak bakal membahas soal petisi Referendum Papua Barat yang diberikan oleh petinggi gerakan itu, Benny Wenda.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemlu RI, Achsanul Habib, mengatakan isu Palestina dan krisis kemanusiaan di Myanmar akan menjadi salah satu fokus Indonesia bersama negara anggota lainnya dalam sidang tersebut.

Sementara itu, Habib memaparkan kisruh petisi referendum Papua Barat yang sempat ramai beberapa waktu lalu kemungkinan tidak akan dibahas Retno dalam sidang tersebut.

"Karena kalau kita bicara prosedural, petisi itu tidak ada kaitannya dengan agenda di Dewan HAM nanti. Memang tidak ada slot atau ruang untuk membahas petisi karena Dewan HAM memang tidak membahas pemisahan wilayah dan kedaulatan negara mana pun," ucap Habib dalam jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (21/2).

Referendum Papua Barat itu dibuat pemimpin Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda.

Ia menyerahkan petisi yang dia klaim telah diteken 1,8 juta orang itu kepada Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, di Jenewa pada 25 Januari lalu.

Benny berhasil menemui Bachelet setelah menyelundup sebagai salah satu delegasi Vanuatu, yang saat itu juga tengah melakukan kunjungan kehormatan ke kantor KT HAM PBB untuk membahas laporan penegakan HAM tahunan (Universal Periodic Review/UPR) di Dewan HAM PBB.

Mendengar hal itu, Indonesia mengecam keras tindakan Vanuatu yang menyelundupkan Benny sebagai salah satu delegasinya tanpa sepengetahuan KT HAM PBB.

Ingin Jadi Anggota

Habib memaparkan salah satu fokus Retno dalam sidang nanti adalah soal mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

Habib memaparkan Indonesia yakin bisa terpilih lagi sebagai anggota Dewan HAM untuk kelima kalinya.

"Kita punya track record baik dalam hal HAM. Selain itu, Indonesia juga dinilai sebagai tolak ukur negara-negara lain terkait penanganan HAM," kata Habib.

Selain itu, Habib juga mengatakan Indonesia sering dimintai negara-negara di Asia Pasifik untuk mewakili kawasan dalam forum HAM internasional.

"Apalagi Indonesia satu-satunya negara yang memiliki Komisi Nasional HAM di Asia Pasifik," ucapnya.

Habib menuturkan Indonesia akan bersaing dengan Jepang, China, Korea Selatan, Pulau Marshall, dan Iran untuk memperebutkan empat kursi yang ada.

Selain itu, selama ini Habib memaparkan Indonesia banyak mendapat dukungan dari negara-negara sahabat seperti negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), negara ASEAN, dan sejumlah negara lainnya. (rds/ayp)

Let's block ads! (Why?)