Manajer Kampanye Iklim dan Keadilan Ekonomi Walhi Yuyun Harmono menuturkan pemerintah memang telah berkomitmen bahwa skema program BRI di Indonesia akan menggunakan skema Business to Business (B to B). Namun, pemerintah sama sekali tidak transparan ihwal pihak yang akan menjaminkan utang tersebut.
Jika nantinya utang tersebut dijaminkan oleh pemerintah, tentu saja ujung-ujungnya akan mempengaruhi APBN. Menurut data Kemenkeu per akhir 2018, alokasi penjaminan utang sudah mendapai Rp1,13 triliun. Jaminan tersebut diberikan untuk 72 dokumen penjaminan di tujuh proyek infrastruktur nasional.
"Dan sampai sekarang rakyat masih belum tahu siapa yang akan menjamin utang-utang tersebut, ini bisa menjadi pertanyaan mendasar bagi publik," jelas Yuyun, Senin (29/4).
Lebih lanjut, Juru Kampanye Nasional Walhi Edo Rakhman mengatakan potensi penjaminan pemerintah atas utang yang disodorkan China melalui BRI cukup tinggi karena ada keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 28 proyek yang ditawarkan pemerintah.
Menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR), jaminan atas pinjaman BUMN untuk infrastruktur masuk ke dalam enam jenis utang yang bisa dijaminkan pemerintah.
Selain pinjaman BUMN, pemerintah juga bisa menjamin utang untuk program penyediaan air minum, penugasan PT Sarana Multi infrastruktur (Persero) untuk penyediaan infrastruktur daerah, jaminan atas utang tol Trans Sumatera, jaminan proyek LRT Jabodebek, dan proyek 35 ribu Megawatt (MW).
Dari 28 proyek tersebut, beberapa proyek yang ditawarkan seperti Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan tentu akan melibatkan BUMN. Masing-masingnya adalah, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).
[Gambas:Video CNN]
Dengan keterlibatan tersebut, penjaminan pemerintah bisa saja masuk ke dalamnya. "Bukan masalah mau Government to Government (G to G) atau B to B. Tapi, kalau penjaminan ini dilakukan pemerintah kan artinya negara sama-sama bertanggung jawab atas utang-utang tersebut," jelas dia.
Utang China dengan skema B to B, lanjut dia, juga sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Ia mengutip Statistik Utang Luar Negeri Bank Indonesia per Februari yang mencatat posisi utang swasta dari China sudah mencapai US$16,11 miliar atau naik dibanding posisi tahun sebelumnya US$14,96 miliar.
Jika memang pemerintah akan mengedepankan B to B murni tanpa jaminan APBN, Walhi tetap mendesak pemerintah untuk tetap terlibat di studi kelayakannya. Jangan sampai ada cacat administrasi atau pembangunan proyek BRI di Indonesia menimbulkan konflik lingkungan dan sosial.
Ia mencotohkan PLTA Batang Toru di Sumatera Utara yang dilakukan oleh perusahaan patungan China-Indonesia, PT North Sumatera Hydro Energy yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sumatera Utara lantaran diduga memalsukan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
Kemudian, pemerintah juga harus melaksanakan riset sosial di calon lokasi pembangunan proyek mengenai dampak pembangunan tersebut.
"Proses informasi harus lengkap dari pemerintah ke masyarakat, jangan sampai nantinya gara-gara proyek jadi menuai konflik berkepanjangan. Harus ada kajian dulu mengenai dampaknya ke sosial dan lingkungan," jelas dia.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya membantah Indonesia akan ikut terjerat utang atas keikutsertaannya dalam Program Belt and Road yang diinisiasi China.
Menurutnya, Indonesia bisa terhindar dari jebakan utang yang selama ini mendera negara-negara lain. Sebab menurutnya, tidak ada uang pemerintah yang disertakan di dalam proyek-proyek tersebut.
"Ada yang memperingatkan soal debt trap (jebakan utang), itu untuk yang skemanya tidak seperti kami. Kami tidak melaksanakan perjanjian G to G, tapi skema B to B yang sangat baik untuk mengurangi risiko jebakan ini," jelas Luhut.
(glh/agt)http://bit.ly/2IPaXTO
April 29, 2019 at 08:48PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Walhi Ragu RI Bisa Lolos dari Jerat Utang Jalur Sutra China"
Posting Komentar