Liburan Natal dan Tahun Baru tetap menjadi magnet bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan, kendati di tengah situasi pandemi. Adanya prasyarat perjalanan diharapkan dapat menahan orang dari bepergian dan mencegah kenaikan kasus pasca libur panjang.
Meskipun Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional atau Satgas Covid-19 telah berkali-kali mengingatkan masyarakat untuk di rumah saja, tapi masih banyak masyarakat yang memutuskan untuk bepergian menjelang masa liburan panjang Natal dan Tahun Baru 2021.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menerangkan, untuk menekan penularan selama masa libur panjang, pemerintah telah mengatur mobilitas penduduk yang berlaku selama 19 Desember sampai dengan 8 Januari 2020.
Hal ini bertujuan, agar tren kenaikan kasus pasca masa libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021 dapat dicegah.
"Hal ini mengingat secara umum terlihat adanya kenaikan tren kasus Covid-19 saat periode libur panjang, ditambah beberapa negara di benua Eropa dan Asia yang menghadapi ancaman second wave [pandemi]," ungkapnya dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/12).
Peraturan ketat tidak hanya dikeluarkan oleh Indonesia. Banyak negara di berbagai belahan dunia pun melakukan hal yang sama karena sebagian besar warga negaranya merayakan libur Natal dan Tahun Baru 2021.
Salah satunya Amerika Serikat (AS) yang melarang pelaku perjalanan untuk masuk ke negaranya, bagi pelancong yang bukan warga negara AS.
Larangan juga berlaku bagi pelancong yang tidak memiliki visa, maupun yang tidak dilegalkan menurut pemerintah dan dalam 14 hari terakhir memiliki riwayat perjalanan ke negara anggota Uni Eropa (European Union), European Free Trade Association, Brazil, China, Iran dan Inggris.
Negara lainnya yang menerapkan kebijakan serupa yakni Kanada yang memilih untuk memberikan otoritas di negara-negara bagian, seperti di daerah Ontario dan Alberta yang memperbolehkan perayaan Natal hanya dengan orang yang tinggal dalam satu rumah.
Negara bagian Quebec hanya memperbolehkan perayaan Natal dengan kebijakan moral contract, yaitu berkumpul dengan kedatangan orang dari berbagai daerah dengan syarat harus melakukan isolasi seminggu sebelum dan sesudah perayaan.
"Sedangkan Inggris menerapkan pembatasan dengan sistem yang disebut tier system, dengan mengecualikan kunjungan dari tanggal 23 - 27 Desember, dengan syarat perkumpulan hanya boleh maksimal dengan 3 rumah tangga atau Christmas Bubbles," terang Wiku.
Di Indonesia, pemerintah telah mengatur mobilitas penduduk melalui surat edaran yang dikeluarkan Satgas Penanganan Covid-19 No. 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Beberapa ketentuan penting sebagai prasyarat perjalanan diterapkan oleh Provinsi Bali. Bagi yang hendak melakukan perjalanan ke Pulau Bali menggunakan moda transportasi udara harus menyertakan hasil tes PCR negatif yang masa berlakunya 7x24 jam.
Lalu, untuk perjalanan ke Pulau Bali baik darat dan laut harus menyertakan hasil rapid test antigen yang berlaku 3x24 jam.
Selain itu, perjalanan dari dan ke seluruh pulau di Indonesia (kecuali Jawa dan Bali), harus menyertakan hasil rapid test antibodi yang berlaku selama 14 hari.
Demikian pula, untuk perjalanan dari seluruh pulau di Indonesia ke pulau Jawa baik menggunakan moda transportasi udara, darat dan laut harus menyertakan hasil rapid test antigen yang berlaku 3x24 jam. Hal itu termasuk juga untuk perjalanan antar kota-kabupaten dan provinsi dalam pulau Jawa.
"Prasyarat-prasyarat ini dikecualikan untuk anak berusia di bawah 12 tahun dan pergerakan transportasi perintis di daerah tertinggal, terdepan dan terluar," imbuh Wiku.
Wiku menegaskan bahwa aturan untuk pelaku perjalanan adalah bentuk komitmen pemerintah menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat khususnya di masa pandemi Covid-19.
(ang/fjr)https://ift.tt/37Ntc7r
December 25, 2020 at 09:00AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Cegah Covid-19, Mobilitas Warga di Akhir Tahun Dibatasi"
Posting Komentar