Pajak Mobil 0 Persen Ditolak SMI, Diklaim Disetujui Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rencana pajak mobil baru 0 persen di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Kendati begitu, rencana ini secara tegas ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden (Jokowi). Secara prinsip beliau setuju tapi Kemenkeu masih dalam proses hitung menghitung," ujarnya di konferensi pers akhir tahun, dikutip Rabu (30/12).

Rencana pajak mobil baru 0 persen memang bukan isu baru. Sebelumnya, Agus pernah memunculkan wacana ini pada beberapa bulan lalu.

Harapannya, pajak mobil baru 0 persen dapat membantu masyarakat agar tetap bisa memiliki mobil meski di tengah tekanan pandemi.

Harapan lain, kebijakan ini juga bisa meningkatkan pembelian mobil yang turut menguntungkan pada produsen dan penjual mobil.

Untuk memuluskan idenya dulu, Agus sudah pernah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan selaku regulator fiskal agar menyetujui rencana ini. Persetujuan dari Kementerian Keuangan diperlukan karena pembebasan pajak mobil bakal berdampak ke kantong penerimaan negara,

Sayangnya, usulan itu ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ani, sapaan akrabnya, beralasan pemberian insentif fiskal berupa pengurangan tarif pajak harus diberikan secara luas ke industri.

[Gambas:Video CNN]

Ia ingin insentif fiskal tidak hanya menyasar satu sektor industri saja karena banyak sektor yang tertekan di tengah pandemi covid-19, tidak hanya industri mobil saja.

"Kita tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar 0 persen seperti yang disampaikan oleh industri dan Kementerian Perindustrian," kata Ani, beberapa waktu lalu.

Selain itu, menurut Ani, pemerintah sejatinya sudah memberikan berbagai insentif fiskal yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku industri mobil. Di sisi lain, ia tidak ingin bebas pajak mobil memberikan dampak negatif ke perekonomian.

"Setiap insentif yang diberikan kita akan evaluasi lengkap sehingga kita jangan berikan insentif di satu sisi yang berikan dampak negatif ke kegiatan ekonomi lain," tandasnya.

(uli/bir)

Let's block ads! (Why?)