TKN Ingatkan Kubu Prabowo Tak Asal Bicara soal Utang

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengingatkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan pendukungnya tak asal bicara soal isu utang selama kampanye Pilpres 2019.

Hal itu menanggapi pernyataan Prabowo bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pencetak utang.

Juru bicara TKN Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan isu utang yang dimainkan Prabowo-Sandiaga tidak disertai dengan data dan fakta.

"Hak Prabowo-Sandi untuk memainkan isu apapun. Tapi seharusnya harus disertai dengan data dan fakta. Jangan asal bicara," ujar Ace dalam pesan singkat, Selasa (29/1).

Ace menuturkan Prabowo tidak sepantasnya menyebut Menkeu di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pencetak utang. Sebab, ia menyebut langkah Sri Mulyani sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahkan, ia menilai penyataan yang diucapkan Prabowo terhadap Sri Mulyani secara tidak langsung telah menghina Kementerian Keuangan yang telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, seperti untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dan sebagainya.

Lebih lanjut, Ace mengatakan rakyat dapat melihat secara transparan jumlah utang Indonesia saat ini.

Ia menyebut utang Indonesia per-Desember 2018 tercatat sebanyak Rp1.418 triliun atau 29,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang berdasarkan data sementara sebesar Rp14.735 triliun.

"Itu berarti utang pemerintah masih aman alias jauh di bawah batas yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan yaitu 60 persen dari PDB," ujarnya.

Politikus Golkar itu menilai, pemerintah Jokowi-JK selama ini berhati-hati dan akuntabel dalam mengelola utang. Hal itu, kata dia, seiring dengan berjalannya reformasi struktural serta bauran kebijakan moneter, fiskal, makro prudensial, dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Bank Indonesia.

Segala tindakan yang dilakukan pemerintah itu, kata dia, membuat Indonesia mendapat peringkat investment grade dari lembaga pemeringkat kredit utama di dunia.

"Dengan peringkat investment grade tersebut, pemerintah dapat menekan cost of fund utang di tengah kondisi pasar keuangan yang volatile pada tahun 2018 lalu," ujar Ace.

(jps)

Let's block ads! (Why?)