Meski memiliki hak pilih, Syafruddin menegaskan ASN tak boleh ikut berpolitik praktis.
"ASN punya hak pilih, tapi tidak berpolitik. Kalau 4,3 juta (ASN) berpolitik praktis, lumpuh negara ini, berhenti, tidak jalan," ujar Syafruddin di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (7/2).
Hal serupa juga, tegasnya, berlaku bagi anggota TNI/Polri. Mantan Wakapolri ini mengatakan, anggota TNI/Polri bahkan sama sekali tidak memiliki hak untuk memilih atau pun dipilih.
"Kalau TNI/Polri tidak sama sekali berpolitik praktis. Tidak punya hak memilih, tidak punya juga hak dipilih," katanya.
Syafruddin sebelumnya telah menyatakan akan menindak tegas dengan penindakan yang sama seperti yang dilakukan di institusi kepolisian jika ada ASN yang tak netral.
"Ya, semua ASN harus netral. Kalau enggak [netral], kita tindak seperti [yang] saya [terapkan] di Polri. Semua anggota Polri harus netral, kalau tidak, out," tutur Syafruddin.
Seruan netral ini sebelumnya juga pernah disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Ia meminta kepada ASN agar menjaga netralitas.
Menurut dia, ASN wajib menyukseskan Pemilu 2019, namun tidak boleh ikut kampanye ataupun mengikuti kegiatan mendukung salah satu pasangan calon.
Sebelumnya, pada 4 Februari lalu, Menkopolhukam Wiranto menyatakan hal serupa. Namun, mantan Panglima ABRI (sekarang TNI) itu menegaskan ASN dapat memberikan imbauan agar masyarakat tak salah memilih pemimpin.
"Anda memang tidak berhak memilih, yang masih ASN, yang masih jadi prajurit TNI, polisi, tapi boleh ya menyampaikan ke publik, mencerahkan ke publik, jangan salah pilih pemimpin," ujar Wiranto dalam acara penandatanganan perjanjian kinerja pejabat eselon 1 Kemenkopolhukam tahun 2019, Jakarta, Senin (4/2).
Wiranto menjelaskan Pemilu 2019 bukan momentum pemilihan presiden atau anggota legislatif yang sederhana. Ia mengatakan pilpres merupakan penentu nasib bangsa lima tahun ke depan. Masyarakat, kata dia, jangan keliru memilih pemimpin jika tak ingin Indonesia hancur.
Soal kiprah ASN dalam politik mencuat setelah teguran Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada salah satu pegawainya soal 'Siapa yang menggaji' dalam kegiatan Kominfo Next, 31 Januari 2019.
Hal itu terjadi setelah Rudiantara menanyakan alasan salah satu pegawainya memilih satu dari dua pilihan desain stiker sosialiasasi pemilu. Pegawai itu justru menjawab pilihannya yang nomor 2 dan menyinggung soal visi-misi.
Mendengar hal tersebut, menyinggung pada kontestasi pilpres yang memang diikuti dua paslon, Rudiantara menegaskan bahwa dua pilihan desain stiker itu tak mengarah pada peserta pilpres.
Namun, pada tegurannya tersebut, Rudiantara menyinggung soal siapa yang menggaji pegawainya yang merupakan ASN.
Hal tersebut pun menjadi polemik sehingga muncul tagar #YangGajiKamuSiapa. Demi mendinginkan suasana, Kemenkominfo lalu mengeluarkan pernyataan resmi perihal yang terjadi.
"Atas pernyataan 'yang menggaji pemerintah dan bukan keyakinan Ibu', 'keyakinan' dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk menunjuk pilihan ASN tersebut," tutur Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/2).
"Melainkan merujuk kepada sikap ketidaknetralan yang disampaikan kepada publik yang mencederai rasa keadilan rakyat yang telah menggaji ASN," ia menambahkan.
Ferdinandus mengatakan Rudiantara hendak menekankan bahwa pegawainya harus netral dan tidak berpihak serta lebih berfokus pada tugas untuk memerangi hoaks.
"Dalam penutupnya sekali lagi Menkominfo menegaskan bahwa posisi ASN yang digaji negara atau pemerintah harus netral dan justru menjadi pemersatu bangsa dan memerangi hoaks," ujarnya soal pernyataan sindiran gaji tersebut.
(pris/kid)http://bit.ly/2BplQqh
February 08, 2019 at 12:49AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Menpan: Kalau 4,3 Juta ASN Berpolitik, Lumpuh Negara Ini"
Posting Komentar