Dalam laporannya, INFID merinci bahwa program-program sosial pemerintahan Presiden Jokowi meningkat dalam tiga tahun terakhir. "Ini suatu gambaran, sekarang pemerintah sedang mengejar optimalisasi," terang Peneliti UI sekaligus Senior Adviser INFID Bagus Takwin, akhir pekan lalu.
Riset yang dilakukan INFID menunjukkan kualitas dan efektivitas program sosial pada tahun lalu mencetak skor lebih tinggi ketimbang 2016 dan 2017 lalu. IBS melansir skor program sosial pemerintah sebesar 6,6 pada 2018. Sedangkan, pada 2016 dan 2017 masing-masing hanya sebesar 6,1 dan 6,2.
Menurut Bagus, pemerintah masih harus berusaha keras agar program-program sosial yang dicanangkannya dapat bermanfaat secara luas. "Dari angka ini masih butuh peningkatan pengoptimalan," ujarnya.
Adapun penelitian dilakukan di 34 provinsi di Indonesia, dengan jumlah responden sebanyak 2.040 orang. Survei di kabupaten Dompu, Timor Tengah Selatan, dan pangket melibatkan responden sebanyak 400 orang.
IBS sendiri merupakan produk pemantauan dan audit sosial terhadap kinerja dan capaian pembangunan dengan menggunakan kebijakan program sosial sebagai indikatornya. Dengan melihat IBS, tampak sejauh mana usaha pemerintah pusat dan daerah mengupayakan pencapaian keadilan sosial melalui program sosial yang telah ada.
Tujuan INFID melakukan penelitian ini agar perspektif masyarakat terhadap program sosial bisa diketahui pemerintah. INFID merasa persepsi sangat penting bagi pembuat kebijakan di kemudian hari.
Senior Program Officer HAM dan Demokrasi INFID Mugiyanto menjelaskan skor 6,6 bermakna pemerintah cukup mengupayakan keadilan sosial. Makanya, diperlukan usaha yang lebih tinggi lagi untuk mencapai skor 8 yang memiliki arti bahwa pemerintah sudah sangat mengupayakan pencapaian keadilan sosial.
Sekadar info, terdapat lima kategori IBS, yakni poin 0-2 tidak mengupayakan pencapapaian keadilan sosial, 2,1-4 kurang mengupayakan, 4,1-6 agak mengupayakan, 6,1-8 cukup mengupayakan, dan 8,1-10 sangat mengupayakan.
Program sosial yang dinilai dalam survei ini di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), termasuk program Magang dan Balai Pelatihan Kerja.
Survei ini mengukur sejauh mana kemanfaatan program sosial, ketepatannya, kesesuaiannya, kecepatannya, kemudahan mendapatkannya, sejauh mana program ini membebani rakyat, kepuasannya, kejelasan informasi dan kesesuaian pelaksanaannya dengan aturan yang ada.
JKN dan Raskin sejauh ini menempati peringkat tertinggi untuk masalah kebermanfaatan. Sebanyak 92 persen dari seluruh responden menganggap dua program itu penting. Sementara itu, sebanyak 46 persen dari jumlah responden menganggap program Magang tidak disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.
Hal itu sejalan dengan 37 persen dari jumlah responden yang masih merasa program Magang kurang memiliki informasi yang jelas sehingga tidak tersalur dengan baik.
Dari hasil riset di atas, INFID memberi rekomendasi pada pemerintah untuk membuat mekanisme dan prosedur program sosial yang lebih mudah di akses, tidak menyusahkan masyarakat, dan tentunya diberikan pada pihak yang memang membutuhkan.
selain itu, INFID juga meminta pemerintah untuk melakukan standardisasi dari mulai prosedur operasional sampai evaluasi. Perbaikan dalam birokrasi juga diperlukan untuk menghasilkan program sosial yang berkualitas tinggi.
Terakhir, INFID merekomendasikan bahwa harus terus dilakukan penilaian yang independen agar tidak memiliki keberpihakan pada satu pihak tertentu. Dengan demikian, perbaikan program sosial bisa diperbaiki sesuai dengan yang terjadi di lapangan.
(rim/bir)
http://bit.ly/2TMAQ8Z
February 10, 2019 at 06:50PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Program Sosial Jokowi Meningkat, Tapi Belum Optimal"
Posting Komentar