BPN Tak Tutup Kemungkinan Temui TKN Bahas TPF Kecurangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Muzani mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk bertemu Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam rangka membicarakan pembentukan tim independen pencari fakta kecurangan.

"Nanti kami lihat. Kami konsen pada demokrasi. Bagaimananya nanti kami lihat," ucap Muzani di kediaman cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno , Jakarta Selatan, Selasa (23/4).

Diketahui, usul pembentukan tim independen pencari fakta kecurangan pertama kali dicetuskan Direkur Lokataru Haris Azhar. Kemudian Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief juga turut berbicara atas nama pribadi, bukan atas nama partainya.

Muzani menganggap baik segala usulan pihak ketiga atau koalisi masyarakat sipil tentang peningkatan kualitas demokrasi. Entah itu mereka yang terafiliasi dengan salah satu paslon peserta Pilpres atau mereka yang benar - benar independen.

"Pokoknya semua ikhtiar untuk menyelamatkan demokrasi saya kira itu baik," kata Muzani.

Mantan Sekretaris Menteri BUMN yang kini bergaung dalam kubu Prabowo-Sandi, Said Didu menambahkan BPN mendukung pembentukan tim pencari fakta kecurangan.

"Kami mendukung tim pencari fakta tapi kami akan berjuang untuk kedaulatan rakyat, menghargai perjuangan rakyat yang gampang dihilangkan begitu saja," ucap Said di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Selasa (23/4).

Menurut Said, dugaan kecurangan sudah bersifat terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Karenanya, perlu ada tim untuk mengungkap fakta segala jenis dugaan kecurangan di berbagai daerah.

Said bahkan mengaku sudah membentuk suatu kelompok bernama Gerakan nasional Selamatkan Demokrasi. Namun, dia belum mau menyebutkan tokoh-tokoh di dalamnya.

"Kami beberapa tokoh membentuk Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi mendorong agar kedaulatan rakyat betul-betul terjadi," kata Said.
[Gambas:Video CNN]
Sebelumnya, Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar mengusulkan pembentukan tim independen pencari fakta kecurangan. Menurutnya, Bawaslu tidak bisa bekerja sendirian.

Wakil sekjen Demokrat Andi Arief juga melontarkan usul serupa. Dia berharap kedua paslon Pilpres 2019 menyepakati pembentukan tim independen tersebut. Namun, Andi mengatakan itu atas nama pribadi, bukan atas nama Partai Demokrat.

Sejauh ini, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menolak untuk bergabung jika tim independen benar benar dibentuk dan disepakati kedua Paslon. Mereka menganggap kewenangan penanganan dugaan kecurangan adalah milik Bawaslu. (bmw/agi)

Let's block ads! (Why?)