Dalam sesi debat saat itu, Sandiaga menanyakan alasan pemerintah yang tak sanggup menahan defisit perdagangan sepanjang 2018.
Badan Pusat Statistik (BPS) memang mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit mencapai US$8,57 miliar sepanjang 2018 yang merupakan defisit terburuk dalam sejarah. Torehan defisit ini berbanding terbalik dari kondisi neraca perdagangan pada 2017 yang mencatatkan surplus tinggi mencapai US$11,84 miliar.
Berdasarkan data terbaru, impor Februari menurun 18,6 persen menjadi US$12,2 miliar dibanding bulan sebelumnya US$14,9 miliar. Sementara itu, nilai ekspor tercatat menurun 10,05 persen menjadi US$12,5 miliar dari kinerja Januari US$13,9 miliar.
Alhasil, neraca perdagangan mengalami surplus US$300 juta, dibandingkan kinerja Januari yang mencatat defisit US$1,16 miliar.
Jikapun defisit neraca perdagangan menyusut pada dua bulan pertama 2019, hal itu terjadi karena impor bahan produksi yang dibutuhkan industri pengolahan menurun.
"Poin utamanya, kalau defisit terjadi dan dibuka pintu impor selebar-lebarnya, harga bahan pokok dan energi harusnya bisa murah. Kini harga listrik dan bahan pokok naik, ini tidak terselesaikan dengan kebijakan perdagangan kita," kata Sandiaga dalam sesi debat mewakili calon presiden Prabowo Subianto.
Amunisi yang dilepaskan Kubu Prabowo-Sandi tak berhenti di sana. Sandiaga kembali menyinggung soal curahan hati warga yang datang kepadanya. Kali ini disebutkan, warga bernama Mia mengeluhkan biaya listrik dan bahan pangan yang selalu naik saat pemerintahan Jokowi bekerja.
Dalam kesempatan tersebut, Kubu Prabowo-Sandi menawarkan strategi 'Big Push' atau dorongan besar pada sektor pangan. Hal itu dilakukan melalui distribusi pupuk dan bibit kepada para petani, serta menggarap lahan terlantar. Selain itu, mengembangkan produksi biofuel bernilai tambah.
Usai momentum debat capres, Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dewan Pakar BPN Rizal Ramli menganggap defisit neraca perdagangan Indonesia pada 2018 paling buruk sejak 1975.
"Defisit perdagangan Indonesia tahun 2018 paling jelek sejak tahun 1975," ungkap Rizal seperti dikutip dari Antara.
Dia menjelaskan bahwa slogan kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dilakukan tanpa strategi.
Tak tinggal diam, 'menangkis' peluru yang ditembakkan kepadanya. Dia menjelaskan pemerintah telah menjalankan berbagai upaya untuk mengurangi defisit neraca perdagangan.
"Artinya usaha kita untuk menurunkan defisit bukan main-main. Defisit bisa kita hilangkan, kuncinya adalah membangun industri di dalam negeri," tegas Jokowi dalam sesi debat.
Beberapa usaha yang dilakukan antara lain memperkuat kebijakan subtitusi barang, serta mendorong industri petrochemical dan migas yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama pembengkakan impor.
 Neraca perdagangan 10 tahun terakhir. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi). |
Ke depan, lanjut Jokowi, pihaknya akan 'memaksa' pengembangan industrialisasi dan hilirisasi melalui penerbitan kebijakan.
"Pembatasan perdagangan internasional harus pakai LC (letter of credit), agar tidak terjadi transfer pricing dengan pembeli-pembeli di luar. Kami harapkan ini bisa, tapi butuh waktu, percayalah tidak bisa membalikkan tangan langsung selesai," papar Jokowi.
Jokowi juga menegaskan kebijakan penggunaan biofuel sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) bukan barang baru bagi pemerintah.
"Cara-cara ini sudah kami mulai, tapi sekali lagi ini ekonomi makro bukan mikro yang bisa dilakukan secara orang per orang. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Ini ekonomi negara, harus mengerti makro dari sisi suplai dan demand," ucap Jokowi.
Dalam kesempatan berbeda, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual menilai proses debat terakhir yang membahas persoalan ekonomi kali ini sudah bisa ditebak. Intinya, kedua kubu belum menghadirkan solusi yang inovatif.
"Dari sisi neraca perdagangan, defisit memang cukup besar tahun lalu. Karakteristik ekonomi kita industrinya bolong di tengah, terjadinya sejak dulu dan sedang diperbaiki saat ini," papar David saat kepada CNNIndonesia.com, Minggu (14/4).
Selama ini, sekitar 85 persen porsi impor berasal dari bahan baku, termasuk BBM dan petrochemical. Di sisi lain, industri bahan baku potensial ekspor menghadapi tantangan, seperti permintaan minyak kelapa sawit (CPO) yang menurun di pasar global karena ada isu kampanye hitam dari Eropa.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, lanjut David, pemerintah sebenarnya sedang berupaya memperbaiki proses pengolahan sektor energi, meski belum mencapai hasil yang maksimal.
"Maka itu, solusinya tidak bisa satu dua, harus terstruktur bertahap, tidak bisa langsung jadi," ujar David.
Menanggapi hasil debat tadi malam, David menilai kubu prabowo masih harus menggali lebih dalam solusi yang perlu dilakukan untuk menahan defisit neraca perdagangan. Hal itu perlu dilakukan ketimbang mengkritik kinerja pemerintah menggunakan sampel warga secara random.
"Ekonomi makro tidak bisa diambil sampel hanya dari satu daerah. Misalnya data inflasi, itu hasil agregasi seluruh kota yang diambil secara konsisten," ungkapnya.
[Gambas:Video CNN]
Dari kubu Jokowi, dia menilai masih ada kebijakan pemerintah yang belum optimal. Salah satunya, kebijakan keran investasi yang belum terbuka lebar bagi investor asing.
Selama ini, porsi investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI) hanya 5 persen dari pembentukan modal domestik bruto (PMDB). Angka itu masih jauh lebih rendah dibanding porsi negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang berada di angka 20 persen.
"Kita memang agak tertutup sama asing dari sisi investasi. Negara-negara yang bisa mengubah diri dari negara miskin ke negara maju itu karena bisa terbuka dengan negara lain," tutur David. (lav/bir)
http://bit.ly/2v5thiR
April 14, 2019 at 10:54PM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Fakta Neraca Dagang RI yang Disebut Prabowo Paling Buruk"
Posting Komentar