Jokowi: RPP Jaminan Produk Halal Belum Sampai ke Meja Saya

Jakarta, CNN Indonesia -- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal (RPP JPH) belum sampai ke meja Kepala Negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan akan segera menandatangani beleid jika rancangan tersebut sudah selesai.

"Belum sampai ke meja saya. Tadi sudah disampaikan, kalau sudah sampai baru kami sampaikan," kata Jokowi usai membuka Halal Park, di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4).

Jokowi tak menjelaskan secara rinci kendala yang membuat aturan tersebut belum rampung sampai sekarang. Namun, ia menyebut di pemerintah terus mendorong pembangunan industri wisata halal.

Menurut Jokowi, selain bicara soal produk halal, pemerintah juga ingin meningkatkan wisata halal. Jokowi menyebut berdasarkan Global Muslim Travel Index 2019, Indonesia menempati peringkat pertama wisata halal terpopuler di dunia.

"Ini yang akan kita jadikan sebagai leading sector yang bisa menarik industri halal, keuangan syariah, kemudian juga produk-produk yang tadi kita lihat di dalam semuanya memang kita memiliki sebuah potensi," ujarnya.

Jokowi berharap Halal Park yang dibangun di kawasan GBK, Senayan, bisa rampung selama 2 - 2,5 tahun. Menurutnya, kawasan Halal Park bakal menyediakan berbagai produk seperti fesyen muslim, kuliner, wisata, pengobatan.

"Ini pekerjaan yang sudah dibicarakan 1,5 tahun ini, tapi ini sudah muncul. Tapi insyaallah 2-2,5 tahun ini selesai," katanya.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan belum rampungnya RPP JPH lantaran masih perlu koordinasi lintas kementerian. Menurutnya, aturan itu perlu pembahasan komprehensif dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

"Produk halal itu kan banyak sekali. Tidak hanya makanan dan minuman, tapi juga terkait dengan obat-obatan, bahan-bahan kosmetik," kata Lukman di lokasi yang sama.

Lukman menyebut salah satu yang masih perlu dibahas di dalam penyusunan RPP JPH adalah mengenai bidang farmasi atau obat-obatan. Ia mengungkapkan ada beberapa bagian dalam aturan itu yang harus dilakukan pendalaman seksama.

"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa difinalkan dan bisa ditandatangan Pak Presiden," ujarnya.

Penyusunan RPP JPH telah dibahas sejak 2018. RPP ini dinilai penting untuk memudahkan pengusaha memperoleh sertifikasi halal pada suatu produk.

Nantinya sertifikasi halal akan dilakukan oleh Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai badan tersendiri dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan memeriksa setiap produk. (fra/lav)

Let's block ads! (Why?)