Said Aqil Sebut PNS Antinasionalisme Terinspirasi Sayyid Qutb

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyebut pegawai negeri sipil atau PNS di kementerian-kementerian dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak suka sistem pemerintahan Indonesia terinspirasi dari pemikiran Sayyid Qutb, bukan Rizieq Shihab.

Qutb adalah pemikir dan aktivis Ikhwanul Muslim dari Mesir yang divonis hukuman mati karena tuduhan percobaan kudeta pada Agustus 1966.

Said mengutarakan hal tersebut dalam seminar bertema 'Memperteguh Semangat Kebangsaan dalam Bingkai NKRI' di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (16/4).

"Banyak sekali yang tidak nasionalis. Bukan karena ikut Habib Rizieq, tidak," tutur Said.

Said mengatakan bahwa pemikiran antinasionalisme di Indonesia tumbuh dalam Gerakan Tarbiyah di kampus-kampus. Gerakan Tarbiyah tersebut mengkaji pemikiran Sayyid Qutb.

Said mengatakan Sayyid Qutb adalah penerus dari Hassan Al Bana, pimpinan organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Qutb kemudian menelurkan tafsiran mengenai jahiliyah. Menurut Said, tafsiran Qutb cenderung baru kala itu.

Dalam tafsir Qutb, jahiliyah bukan suatu keadaan yang primitif atau terbelakang. Menurut Sayyid, jahiliyah adalah sistem politik yang tidak Islami.

"Komunisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme. Termasuk jahiliyah. Baru ada seorang yang punya terminologi baru soal jahiliyah," kata Said.

Pemikiran Qutb lalu dikaji oleh Gerakan Tarbiyah. Gerakan tersebut sampai ke Indonesia. Gerakan Tarbiyah mengkaji pemikiran-pemikiran, salah satunya soal nasionalisme yang digolongkan sebagai jahiliyah.

Said mengatakan tidak ada kampus di Indonesia yang tidak terpapar Gerakan Tarbiyah kecuali Universitas Nahdlatul Ulama dan Universitas Muhammadiyah.

"Ini kelompok kajian di UI, ITS, Undip, ITB, IPB ada semua itu. Ada yang besar ada yang kecil. Mengkaji bukunya Sayyid Qutb tadi yang membahas sistem yang bukan Islami," ucap Said.

"Ini nanti jebolannya ini, mohon maaf, masuk ke BUMN, PLN, Telkom, Telkomsel kementerian-kementerian negara," lanjutnya.

Unsur antinasionalisme di dalam kementerian dan BUMN pernah mencuat ketika Ketua Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, awal Januari lalu.

Usai pertemuan itu Yaqut mengatakan ada banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga pejabat teras BUMN mendukung berdirinya negara khilafah.

"Misalnya di ASN itu sudah banyak kelompok-kelompok pengusung khilafah itu yang pengen negara lain selain Indonesia masuk di sana. Di pejabat teras BUMN juga sudah banyak," kata Gus Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/1).

Yaqut tak merinci pejabat teras dari BUMN mana saja yang bergabung ke kelompok pengusung khilafah. Dia juga tak menyebut kelompok-kelompok yang disebutnya mengusung ideologi khilafah.

Namun dia mengaku mengatakan telah melaporkan hal tersebut ke Presiden Jokowi dan meminta ketegasan Presiden menindak orang-orang itu. (bmw/wis)

Let's block ads! (Why?)