"Selama ini terjadi sesuatu keragu-raguan tentang pengelolaan dana-dana tersebut dengan baik," katanya dalam debat pilpres terakhir di Hotel Sultan, Sabtu (13/4).
Langkah Prabowo mungkin ingin meniru Lembaga Tabungan Haji Malaysia (LTHM). Melalui lembaga yang dibentuk sejak 1963 tersebut, Malaysia telah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan haji.
Sementara Indonesia sudah memiliki Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH didirikan sejak Juli 2017, tetapi pengelolaan dana haji baru resmi dikelola pada Desember 2018.
Pengamat Ekonomi Syariah Universitas Indonesia Yusuf Wibisono menjelaskan rencana Prabowo untuk membentuk bank tabungan haji sebenarnya sudah berjalan 50 persen melalui BPKH. Saat ini, pengelolaan dana haji sepenuhnya sudah dilakukan oleh lembaga tersebut.
"Tapi memang konsep di Malaysia lebih komprehensif. Lembaga Tabungan Haji Malaysia itu tak hanya melakukan pengelolaan dana, tetapi juga penghimpunan dana dan penyelenggaraan haji," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Minggu (14/4).
Saat ini, menurut Yusuf, penghimpunan dana haji masih dilakukan oleh bank syariah yang ditunjuk sebagai bank setoran haji. Sementara penyelenggaraan haji masih dilakukan oleh Kementerian Agama.
Menurut Yusuf, penyatuan penghimpunan hingga penyelenggaraan haji dalam satu lembaga akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan haji. Hal itu lah yang berhasil dilakukan oleh Malaysia.
Meski jamaah haji Malaysia hanya sepersepuluh Indonesia, menurut dia, LHTM bahkan telah berhasil menjadi salah satu tulang punggung pendanaan perekonomian negeri jiran tersebut. Malaysia berhasil membangun berbagai infrastruktur dengan menggunakan dana haji yang dikelola secara profesional.
"Dana haji ini dana murah sekali dan sifatnya jangka panjang. Dengan jamaah Indonesia yang mencapai 210 ribu dan antrian haji yang panjang, seharusnya pengelolaan dana haji bisa menjadi kekuataan ekonomi, seharusnya tak kalah bahkan dengan bank-bank BUMN," ungkap dia.
Menurut Yusuf, Indonesia bisa saja mentransformasikan BPKH agar memiliki fungsi serupa dengan Lembaga Tabungan Haji Malaysia. Namun untuk itu, diperlukan perubahan Undang-Undang terkait BPKH dan tentunya kemauan politik.
"Perlu perubahan UU dan kemauan politik. Kemarin kan kesepakatan politiknya, penyelenggaraan haji ada di Kementerian Agama," ungkapnya.
Selain itu, menurut dia, lembaga seperti tabungan haji Malaysia memiliki kekuatan yang sangat besar karena memiliki kewenangan dari hulu ke hilir. Dengan demikian maka dibutuhkan tata kelola lembaga (governance) yang lebih baik.
"Sekarang memang dengan dipecah (kewenangan penyelenggaraan haji), governance lebih baik. Tapi efiseinsinya kurang terutama terkait penyelenggaraan," pungkas dia.
Sementara Pengamat Ekonomi Syariah IPB Jaenal Effendi melihat pembentukan bank tabungan haji belum benar-benar perlu. Menurut dia, ketimbang membentuk lembaga baru atau mengubah lembaga yang sudah ada, lebih baik mengoptimalkan BPKH.
"BPKH satu lembaga yang punya prospek untuk dikembangkan dan dioptimalkan dengan menyinkronisasi program. Perlu memaksimalkan peran lembaga tersebut," terang dia.
Sejauh ini, menurut dia, peran BPKH memang belum benar-benar terlihat karena baru dimulai pada 2017. Sementara tabungan Malaysia sudah jauh berkembang karena dimulai pada 1963.
BPKH sebelumnya mencatat total dana kelolaan haji pada tahun lalu berhasil mencapai Rp113 triliun. Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan angka itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan lembaga itu sebesar Rp111 triliun.
Ia mengatakan 50 persen dana kelolaan tersebut ditempatkan di perbankan syariah. Dana itu disebar di 31 perbankan syariah di dalam negeri.
CNNIndonesia.com mencoba menghubungi Anggito guna mengkonfirmasi pernyataan Prabowo yang meragukan pengelolaan dana haji. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan tak merespons pertanyaan CNNIndonesia.com.
[Gambas:Video CNN]
(agi/bir)
http://bit.ly/2Xb49D8
April 15, 2019 at 12:04AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Urgensi Membentuk Bank Tabungan Haji seperti Janji Prabowo"
Posting Komentar