Aktivis 98 Ancam Menginap di KPU Kawal Penghitungan Suara

Jakarta, CNN Indonesia -- Forum Alumni Rembuk Nasional Aktivis '98 akan menggelar aksi untuk mengawal hasil penghitungan suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aksi itu rencananya akan digelar di depan Gedung KPU pada 21 dan 22 Mei.

Ketua Forum Alumni Rembuk Nasional Aktivis' 98 Sayed Junaidi Rizaldi mengatakan rencananya mereka akan menginap di depan KPU untuk mengawal hasil penghitungan. Tujuannya supaya penghitungan tidak diganggu oleh pihak tak bertanggung jawab.

Maka itu, Junaidi dan beberapa orang yang tergabung dalam kelompok tersebut menyambangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan surat izin.

"Hari ini kita mengajukan izin keramaian kegiatan," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Rabu (15/5).

Junaidi mengklaim sekitar lima ribu orang akan mengikuti aksi tersebut. Pada tanggal 21 Mei, aksi akan dimulai pukul 13.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB tanggal 22 Mei.

"KPU kita anggap panitia daripada acara demokrasi ini, apapun hasilnya kita hargai dari panitia tersebut," tuturnya.

Junaidi membantah tergabung dalam kelompok 01 dan 02. Dia mengatakan hanya ingin mengawal proses hasil penghitungan pemilu secara maksimal.

Kepolisian hingga saat ini belum memberikan izin kepada kelompok tersebut. Namun, Junaidi meminta supaya kegiatan yang telah direncanakan itu dapat diizinkan oleh kepolisian.

Junaidi mengatakan akan melakukan kegiatan lain jika izin polisi tidak keluar. Namun dia enggan menjelaskan secara rinci kegiatan yang dimaksudnya.

"Intinya kita bukan berharap tapi kita minta supaya diizinkan, kalau tidak diizinkan kita akan melakukan hal lain untuk mendukung KPU," ucapnya.

Gedung KPU dan Bawaslu dalam beberapa pekan terakhir memang jadi target demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat. Hari ini, misalnya, puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Daulat Rakyat (GDR) menggelar aksinya di depan kantor Bawaslu.

Massa aksi ini mengklaim bekas aktivisi mahasiswa 1998 yang turut andil melengserkan rezim Orde Baru. Ketua Gerakan Daulat Rakyat Sangap Surbakti mengatakan tujuan aksi hari ini untuk mengorganisir dan membangun gerakan civil society.

"Kami kembali turun ke jalan, kembali mengorganisir dan akan membangun gerakan civil society untuk mengubah apa yang sekarang ini telah dibelokkan oleh rezim," kata Sangap.

Pantauan CNNIndonesia.com, massa berkumpul di depan Bawaslu pukul 13.40 WIB mengenakan baju hitam-hitam. Massa yang ikut mayoritas dari golongan emak-emak. Mereka membawa keranda mayat sebagai simbol demokrasi di Indonesia sudah mati.

"Itu adaah simbol matinya demokrasi, kecurangan yang terjadi itu sama dengan mematikan demokrasi. Hak tertinggi rakyat itu telah dibunuh oleh para penguasa," ujar Sangap.

Sangap mengklaim aksi ini tidak hanya dilaksanakan di depan Bawaslu, namun akan digelar juga di depan kantor KPU.

"Untuk itu kami hari ini bukan hanya ke bawaslu tapi juga ke KPU," katanya.

Aksi ini menuntut proses atas kecurangan yang terjadi saat Pemilu 2019. Sangap mengatakan jika penyelenggara pemilu tidak membereskan Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka GDR akan menagih dan mengambil kedaulatan itu.

"Kalau penyelenggara pemilu tidak membereskan DPT maka yg terjadi adalah gerakan daulat rakyat akan menagih dan mengambil kedaulatan itu," katanya.

Selanjutnya, massa menuntut agar ratusan petugas KPPS yang meninggal segera diinvestigasi dengan cara membentuk tim investigasi dari luar negeri bukan dari dalam negeri.

"Kalau tim dari dalam negeri semua bisa diintervensi mau dari kubu manapun," tutur Sangap. (sas/wis)

Let's block ads! (Why?)