KPK Sita Dokumen Dugaan Korupsi di Rumah Bupati Bengkalis

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek jalan di Bengkalis.

"Ada penggeledahan yang dilakukan oleh KPK hari ini di Bengkalis," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/5).

Febri mengatakan penggeledahan dilakukan di dua tempat lainnya yakni di Pendopo atau rumah dinas Bupati Bengkalis, dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis.

"Kedua pendopo atau rumah dinas Bupati Bengkalis dan yang ketiga kantor dinas PU setempat penggeledahan. Ini merupakan bagian dari proses penyidikan yang sudah berjalan," kata Febri.

Ia mengatakan dari penggeledahan tersebut, KPK sudah menyita sejumlah dokumen terkait dengan pengerjaan jalan di Kabupaten Bengkalis. Febri menyatakan tim masih berada di lapangan sampai saat ini.

"Sehingga, dari penggeledahan itu kami amankan sejumlah dokumen dokumen penganggaran terkait dengan proyek jalan, itu masih di lapangan jadi nanti kami akan informasikan lebih lengkap. Informasinya menyusul mungkin besok atau lusa," katanya.

Sejak Agustus 2017 lalu KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi proyek jalan di Bengkalis. Keduanya adalah Hobby Siregar dan M Nasir yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis 2013-2015.

Keduanya diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

Dalam kasus ini kerugian negara ditaksir mencapai lebih dari Rp100 miliar. Amril sendiri pernah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hobby Siregar.

KPK pada Januari lalu juga melakukan penggeledahan di rumah dinas Amril Mukminin. Dari penggeledahan itu, penyidik menemukan uang Rp1,9 miliar yang diduga terkait kasus proyek jalan di Bengkalis ini.

"Dari lokasi tersebut ditemukan uang sekitar Rp1,9 miliar yang akan didalami lebih lanjut keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani," ujar Febri Januari lalu. (sah/wis)

Let's block ads! (Why?)