Pemerintah Putuskan Lokasi Ibu Kota Baru Tahun Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memastikan bakal menentukan daerah sebagai ibu kota baru tahun ini. Kajian pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh tiga kementerian terkait sudah masuk tahap final.

Ketiga kementerian yang dimaksud yakni, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah masuk tahap final.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kajian pemindahan ibu kota akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) paling lambat Juli 2019 mendatang. Namun, kajian itu masih bisa direvisi.

"Iya nanti Presiden bisa mutusin. Kalau belum percaya diri coba lihat lagi, nanti kami finalkan, sehingga keputusan memilih lokasi tahun ini juga," ucap Basuki, Rabu (15/5).

Basuki menyatakan beberapa indikator penentu calon ibu kota baru antara lain, konektivitas jalan, ketersediaan air bersih, dan keberadaan bandara. Sejauh ini, pemerintah telah menetapkan dua kawasan yang tepat menjadi calon ibu kota baru, yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Diketahui, empat wilayah yang disebut-sebut jadi incaran pemerintah untuk dijadikan ibu kota baru di Kalimantan Tengah, yaitu Palangka Raya, Katingan, Gunung Mas, dan Pulang Pisau. Sementara itu, di Kalimantan Timur hanya satu, yakni Bukit Soeharto.

"Kalau Kalimantan Tengah yang dipunyai baru konektivitas jalan, air bersih masih kurang," tutur Basuki.

Di sisi lain, kondisi infrastruktur di Kalimantan Timur dinilai jauh lebih baik. Beberapa fasilitas seperti bandara hingga bendungan sudah tersedia di Bukit Soeharto.

"Kalau lokasi yang di Kalimantan Timur sudah ada bandara internasional, jalan tol nasional ada, dan beberapa bendungan juga sudah ada," terang dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dana untuk pemindahan ibu kota akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Namun, porsi pendanaan tak 100 persen berasal dari dompet negara.

"APBN 50 persen tapi akan kami data lagi. Kami sedang finalkan kajiannya. Ada swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," kata Bambang.

Bambang menambahkan bahwa pada 2020 pemerintah akan langsung melakukan persiapan pembangunan di lapangan. Dengan demikian, peletakan batu pertama atau ground breaking bisa dilaksanakan pada 2021

"Lalu tahun 2024 ibu kota baru bisa fungsional artinya sudah siap jadi pusat pemerintahan baru," pungkas Bambang.

[Gambas:Video CNN] (aud/lav)

Let's block ads! (Why?)