500 TKA China Masuk Sultra, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al-Habsy mempertanyakan keberpihakan pemerintah usai kabar 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China didatangkan ke Indonesia saat pandemi virus corona (Covid-19).

Aboe mengatakan saatpandemi ini banyak warga negara Indonesia (WNI) yang kehilangan pekerjaan. Namun, pemerintah justru memberikan kesempatan kerja untuk WNA.

"Tentunya ini membuat masyarakat iri hati dan menimbulkan keresahan, seolah warga China lebih diprioritaskan daripada warga sendiri. Hal ini tidak boleh terjadi, pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat sendiri," kata Aboe dalam keterangan tertulis, Senin (4/5).

Sebelumnya dikabarkan 500 TKA dari China bakal masuk ke Sulawesi Tenggara (Sultra). Mereka disebut akan bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry di Morosi, Kabupaten Konawe, Sultra.

Aboe menilai kedatangan ratusan TKA asal China itu telah membuat resah masyarakat. Oleh karena itu, Dia meminta pemerintah memerhatikan penolakan yang disampaikan warga negaranya.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengingatkan larangan WNA masuk Indonesia saat corona yang dituangkan dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

"Saya minta Kemenkumham menjalankan fungsinya dengan baik, bukankah seharusnya para WNA ini tidak bisa masuk ke Indonesia. Jangan sampai publik melihat ada pengistimewaan warga China," tutur anggota DPR yang terpilih dari Dapil Kalimantan Selatan I tersebut.

Pemprov dan DPRD Sulawesi Tenggara telah menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah pusat yang ingin mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke wilayahnya. Rencananya, ratusan TKA itu akan ditempatkan di perusahaan pemurnian atau smelter nikel di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Penolakan disampaikan karena banyak WNI yang kehilangan pekerjaannya saat krisis corona. Selain itu, kedatangan warga asing akan berpotensi menularkan virus corona.

"Kami akan menggelar sidang paripurna untuk mengirim surat ke Presiden agar membatalkan rencana kebijakan izin kedatangan 500 TKA tersebut," ujar Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang yang juga politikus Partai Demokrat itu tengah pekan lalu. (dhf/kid)

[Gambas:Video CNN]

Let's block ads! (Why?)