KSSK Jaga Sistem Keuangan Demi Halau Risiko Ekonomi Global

Jakarta, CNN Indonesia -- Komite StabilItas Sistem Keuangan (KSSK) mencermati potensi risiko global terhadap kestabilan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terutama terkait proyeksi perlambatan ekonomi global yang masih membayangi sepanjang tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan risiko pelemahan pertumbuhan ekonomi global tak hanya diantisipasi Indonesia, tetapi juga beberapa negara lainnya. Menurut dia, topik ini pun sempat menghangat di dalam Spring Meetings International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia pada bulan ini di Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya, IMF memangkas pertumbuhan ekonomi global dari 3,5 persen menjadi 3,3 persen di tahun ini. Tak hanya itu, organisasi negara-negara maju (OECD) juga memangkas proyeksi pertumbuhan tahun ini dari 3,5 persen ke 3,3 persen.

"Merespons hal tersebut, KSSK terus memperkuat koordinasi kebijakan moneter, fiskal, makroprudensial, mikoprudensial, dan penjaminan simpanan," jelas Sri Mulyani, Selasa (23/4).

Melemahnya ekonomi global, lanjut dia, tentu akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia dan negara-negara lainnya. Untuk itu, menurut dia, sistem keuangan harus stabil untuk memfasilitasi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lainnya, seperti konsumsi rumah tangga dan investasi.

KKSK pun, menurut Sri Mulyani memperhatikan beberapa bauran kebijakan untuk dapat menjaga perekonomian. Pertama, kebijakan belanja negara yang menitikberatkan pada perbaikan daya beli masyarakat seperti bantuan sosial.

Hingga akhir Maret lalu, realisasi belanja bantuan sosial mencapai Rp36,97 triliun atau 14,18 persen terhadap realisasi APBN di periode yang sama sebesar Rp260,74 triliun. Perbaikan daya beli masyarakat tentu akan mendorong konsumsi, sehingga pertumbuhan ekonomi juga kian mumpuni.

Namun, menurut dia, pemerintah tetap akan menyeimbangkan belanja dan penerimaan agar defisit fiskal tidak menjadi momok di tengah kondisi ekonomi global yang melesu. Hingga Maret lalu, Kemenkeu mencatat defisit APBN di angka 0,63 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Jadi pemerintah akan mengedepankan pengelolaan APBN yang prudent dan transparan dalam mengantisipasi kondisi perekonomian global yang masih diliputi perlambatan," tutur dia.

Kedua, lanjut Sri Mulyani, KSSK juga memperhatikan kebijakan yang menitikberatkan pada penyediaan likuiditas jasa keuangan. Ini agar masyarakat dan dunia usaha bisa mendapatkan penyaluran kredit, yang nantinya juga bisa mendorong investasi maupun konsumsi rumah tangga.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan BI sudah melakukan beberapa aksi suntikan likuiditas sejak Desember lalu. Hal ini antara lain dilakukan dengan memperbanyak fasilitas term repo.

Term repo adalah penjualan bersyarat surat berharga dari bank kepada BI dengan kewajiban pembelian kembali sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati. Sehingga, perbankan bisa menambah likuiditas dengan frekuensi yang lebih banyak.

Kemudian, BI juga berencana mengerek batas Rasio Intermediasi Perbankan (RIM) dari saat ini yang hanya 80 persen hingga 92 persen menjadi 84 hingga 94 persen pada Juli mendatang. Hal ini dimaksudkan agar perbankan bisa punya ruang lebih untuk menyalurkan kredit.

"BI sejauh ini telah menempuh kebijakan yang akomodatif dalam mendorong permintaan domestik dan permintaan ekonomi," jelas dia.
[Gambas:Video CNN] (glh/agi)

Let's block ads! (Why?)