Sri Mulyani Larang Uang Bansos Dibelikan Rokok

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tidak membelanjakan uang bantuan tersebut untuk membeli rokok.

Sri Mulyani mengatakan anggaran PKH tahun ini sudah dinaikkan dua kali lipat, dari Rp19,8 triliun di 2018 menjadi Rp34,4 triliun. Peningkatan anggaran ini, lanjut dia, memang dilakukan agar masyarakat bisa memanfaatkan bantuan untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan.

"Uang ini tidak untuk beli rokok ya. Uang ini dipakai agar anaknya bisa sekolah, fasilitas kesehatan, gizi yang cukup supaya anak-anak kita bisa belajar menjadi anak-anak yang pintar dan masa depannya jadi lebih baik," ujar Sri Mulyani dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Senin (29/4).

Ani mengatakan meski menambah anggaran PKH di APBN, sejatinya jumlah keluarga penerima manfaat ini tidak berubah dari tahun lalu yang 10 juta keluarga. Namun, pemerintah meningkatkan besaran uang PKH per keluarga, khususnya untuk menaikkan indeks kesehatan dan pendidikan.

Saat ini, bantuan PKH untuk indeks kesehatan dipatok Rp2,4 juta per tahun per jiwa atau naik dari tahun sebelumnya yakni Rp1,2 juta. Kemudian, penyaluran PKH untuk indeks pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tadinya sebesar Rp450 ribu, Rp750 ribu, dan Rp 1 juta kini menjadi sebesar Rp900 ribu, Rp1,5 juta, dan Rp2 juta per tahun per kepala.

Penyebaran besaran uang PKH per keluarga, lanjut dia, juga sesuai dengan konsentrasi kemiskinannya.

"Kalau Jawa Barat konsentrasi kemiskinan masih banyak, itu berarti keluarga miskin pasti dapat PKH dari pemerintah. PKH pada 2019 ditingkatkan menjadi dua kali lipat," jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.

Selain PKH, pemerintah disebutnya juga memiliki beberapa instrumen untuk pemberdayaan ekonomi seperti, Dana Desa, program kredit ultra mikro, dan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan untuk dana kelurahan.

Karena dana ini sebagian besar berputar di tingkat regional, ia menegaskan pemerintah daerah untuk berani mengkorupsi dana tersebut. "Itu semuanya akan bisa berhasil (berdampak baik ke masyarakat) kalau pemerintah bisa menjalankan dengan baik, dan tolong jangan dikorupsi," pungkas dia.

Anggaran PKH masuk ke dalam anggaran penanganan kemiskinan sebesar Rp97,9 triliun di dalam APBN 2019 yang terdiri dari program bidik misi, bantuan pangan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga kurang mampu, KIP, dan PKH. Hingga Maret 2019, penyaluran bansos sudah mencapai Rp36,97 triliun atau 36,2 persen dari pagu anggaran tahun ini.

[Gambas:Video CNN] (glh/agt)

Let's block ads! (Why?)