Perang Dagang Reda, Sri Mulyani Tetap Waspada Ekonomi Melemah

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sinyal damai negosiasi perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China bukan jaminan ketidakpastian global akan berakhir. Untuk itu, pemerintah tetap akan waspada dengan sentimen eksternal lain yang bisa menghalau laju ekonomi Indonesia.

Setidaknya ada dua sentimen eksternal yang masih perlu diperhatikan. Pertama, perlambatan ekonomi China yang diprediksi hanya mencapai 6,4 persen pada 2019, dari ramalan sebelumnya 6,2 persen oleh Bank Dunia.

Saat ini, China tengah melakukan konsolidasi ekonomi, di mana faktor konsumsi domestik diharapkan menjadi pendorong ekonomi negara Tirai Bambu itu. Alhasil, ada kecenderungan China akan mengurangi porsi pertumbuhan ekonomi dari kegiatan ekspor dan investasi.

Menurunnya kontribusi dua sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi China disinyalir akan turut mempengaruhi ekonomi Indonesia. Terlebih, China merupakan mitra utama Indonesia bagi ekspor dan investasi Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) China merupakan pangsa ekspor utama Indonesia dengan nilai mencapai US$24,39 miliar, atau 15 persen dari total ekspor non-migas dengan nilai US$162,65 miliar. Sementara itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi asal China mencapai US$2,37 miliar atau menempati peringkat ketiga Penanaman Modal Asing (PMA).

"Ketidakpastian memang akan berkurang dari sisi perang dagang, tapi ekonomi tetap akan mengalami penyesuaian karena China sebagai negara dengan size ekonomi terbesar kedua di dunia juga tengah menyesuaikan diri," papar Sri Mulyani, Rabu (27/2).

Sentimen kedua, lanjut dia, adalah suku bunga acuan AS Fed Rate. Sesuai pidato yang disampaikan Gubernur The Fed Jerome Powell semalam, The Fed masih akan tetap bersabar dalam meningkatkan suku bunga acuan. Namun, kini suku bunga sudah terlanjur naik 100 basis poin dibanding 2017 lalu yang juga diikuti negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pada akhirnya, pelaku usaha enggan melakukan ekspansi karena kini era suku bunga sudah semakin tinggi. "Saya yakin hal ini juga dirasakan oleh pengusaha-pengusaha, karena kini cost of money sudah meningkat," jelas dia.

Dengan risiko global yang meningkat, Sri Mulyani mengatakan sudah saatnya pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh sentimen dalam negeri. Hal itu, lanjut dia, sebenarnya sudah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang didesain agar konsumsi masyarakat bisa terangkat, salah satunya dengan bantuan sosial.

Hingga akhir Januari lalu, pemerintah telah merealisasikan anggaran bansos sebesar Rp15,1 triliun, atau lebih tinggi 182,9 persen ketimbang Januari tahun lalu di mana bantuan sosial baru terealisasi Rp5,3 triliun.

"Kemudian juga ada Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang naik menjadi Rp826,8 triliun dari sebelumnya Rp766,2 triliun. Ini bisa menjadi peluang bagi pengusaha lokal untuk ikut menjadi bagian dari proyek-proyek yang menggunakan anggaran tersebut," jelasnya.

[Gambas:Video CNN] (glh/lav)

Let's block ads! (Why?)