DPR dan Kemenag Sepakat Anggaran Haji Ditambah Rp353,7 Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Menyikapi penambahan kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi, Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), Selasa (23/4), menyepakati anggaran penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini ditambah sebesar Rp353,7 miliar.

Sebelumnya, pada 16 April lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saudi menyetujui penambahan 10 ribu jemaah pada kuota haji Indonesia tahun ini.

Usai rapat bersama Komisi VIII DPR, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan penambahan anggaran itu tak lepas dari upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji akibat penambahan kuota 10 ribu jemaah tersebut.

"Implikasi penambahan 10 ribu kuota ini pertama adalah perlunya tambahan biaya, yaitu anggaran indirect cost dan sumbernya dari APBN. Anggaran itu setidaknya kami memerlukan tambahan anggaran lebih kurang sebesar Rp353 miliar," kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/4).

Lukman sendiri merinci tambahan biaya itu akan digunakan untuk anggaran pelayanan jemaah, operasional haji, dan dana cadangan (safeguarding).

Ia menambahkan sebagian anggaran yang diperlukan itu didapat dari hasil efisiensi yang Kemenag dan BPKH.

Untuk diketahui, Kemenag akan melakukan realokasi efisiensi pengadaan akomodasi Makkah sebesar Rp50 miliar.

Sementara itu, BPKH akan melakukan efisiensi pengadaan uang Arab Saudi (riyal) setara Rp65 miliar, dan melakukan efisiensi nilai manfaat sebesar Rp55 miliar.

Lalu sisanya sebesar Rp 183,7 miliar, kata Lukman, akan diambil dari dana yang berasal dari APBN melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) (BA-BUN).

"Jadi, selebihnya kita berharap ada dana dari APBN melalui BA-BUN sehingga pembiayaan untuk 10 ribu jamaah ini betul-betul bisa diwujudkan, sehingga lalu kemudian tambahan kuota ini bisa direalisasikan tahun ini juga," ujar Wakil Ketua MPR periode 2009-2014 tersebut.

Lebih lanjut, Lukman menegaskan penambahan 10.000 kuota jamaah haji dari pemerintah Arab Saudi wajib untuk disyukuri meskipun harus dipersiapkan jelang waktu pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang semakin dekat.

"Oleh karenanya Kementerian Agama akan bekerja all out untuk melayani tambahan yang 10 ribu ini sebagaimana kewajiban kami melayani pelayanan kepada jamaah-jamaah yang lain," janji Lukman.

Ditempat yang sama, Ketua Komisi VIII, Ali Taher turut menyepakati usulan tersebut di akhir agenda rapat bersama.

"Komisi VIII DPR menyetujui usulan Menteri Agama mengenai tambahan anggaran BPIH tahun 1440 Hijriah atau 2019," kata Ali.

(rzr/kid)

Let's block ads! (Why?)