Diskusi di Markas Prabowo, Dirjen Dukcapil Diprotes soal DPT

Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyela diskusi soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digelar di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (2/4).

Relawan itu memprotes salah satu narasumber diskusi, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrullah.

Kejadian berawal dari pernyataan Zudan yang mempersilakan pihak-pihak yang meragukan netralitas Kemendagri untuk datang ke kantornya. Di sana, kata Zudan, Kemendagri menyatakan siap menerima masukan terkait DPT.

"Datang ke kantor saya kami buka datanya. Kami terbuka, kalau ada masukan data kependudukan silakan," kata Zudan.

Saat menyampaikan pernyataan ini, Zudan berulang kali diteriaki oleh massa yang hadir di Seknas.

Massa yang hadir menuding pemerintah tidak netral. Tak sedikit dari mereka menyebut data kependudukan dari Dukcapil tidak akurat.

Salah satu pendukung Prabowo-Sandi yang hadir bahkan meneriaki Zudan agar mau duduk bersama Fadli Zon dan Amien Rais untuk membuktikan netralitas Dukcapil alias tidak main-main dalam data kependudukan.

"Buktikan kalau Dukcapil tidak main-main. Duduk bersama Pak Fadli Zon dan Pak Amien. Perlihatkan netralitas dan data yang ada," kata bapak tersebut kepada Zudan yang berdiri di panggung diskusi.

Menanggapi hal ini, Zudan pun meminta relawan yang hadir untuk bersikap tenang. Dia memastikan bahwa kementerian termasuk Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo netral dalam Pilpres 2019 ini.

Hal ini sekaligus menjawab tudingan Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo dan anggota Dewan Pengarah BPN Amien Rais.

Kedua politikus itu menyebut carut marut data DPT mengindikasikan ketidaknetralan Kemendagri khususnya Dukcapil.

Zudan berkata persoalan DPT sepenuhnya merupakan kewenangan penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum.

Tak hanya itu, Zudan bahkan menyebut tudingan ini telah menunjukkan ketidakpahaman tim BPN terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu.

"Dua hari ini Pak Hashim menyebut Mendagri tidak netral. Yang diserang Dirjen Dukcapil. Barangkali Pak Hashim belum membaca UU pemilu," kata Zudan.

Dia menjelaskan, Dukcapil maupun Kemendagri tak memiliki sangkut paut atau kontribusi langsung dengan penyelenggaraan pemilu selain menyediakan data kependudukan.

"Saya sampaikan ke Pak Hashim dan kawan-kawan (BPN), DPT itu kewenangan penyelenggara pemilu. Kemendagri bukan penyelenggara pemilu. Jadi bukan pada tempatnya ikut cawe-cawe menghapus DPT," kata Zudan.

Berdasarkan PKPU nomor 11 tahun 2018 pasal 7, kata Zudan, tidak mungkin Kemendagri ikut campur soal Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

"DP4 diolah KPU sendiri. Mendagri tidak ikut. Kalau ikut salah," ucap Zudan.

Polemik DPT bermula dari klaim BPN yang menyatakan ada sekitar 17 juta DPT bermasalah untuk Pemilu 2019. Pada Senin (1/4), Hashim mengatakan BPN sudah melaporkan berbagai masalah tersebut ke KPU dan Bawaslu, namun belum terselesaikan dengan baik.

"Sementara waktu menjelang pemilu tinggal beberapa hari lagi," kata Hashim saat menggelar konferensi pers di Hotela Ayana Midplaza, Jakarta. (tst/wis)

Let's block ads! (Why?)